JURNALMALUKU– Pejabat Bupati Maluku Tengah Harus mengevaluasi kinerja Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) Kulur Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah,
Hal ini di ungkapkan Anggota Saniri Negeri Kulur Rais Tuhuloula Kepada media JurnalMaluku.com, Selasa (07/03/2023).
Menurut Tuhuloula, kepala Pemerintahan Negeri Kulur Abdullah Tutupoho sejak di lantik Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal tahun 2022 di Kota Masohi dalam menjalankan tugasnya tidak transparan dan tidak jujur.
“Kepala Pemerintahan Negeri Kulur Periode 2022/2028 dalam jalankan tugas kurang lebih 6 bulan ini banyak program-program fisik maupun pemberdayaan serta bantuan yang di berikan kepada masyarakat tidak perna melakukan rapat bersama dan koordinasi dengan Saniri Negeri yang adalah lembaga legislatif Negeri” ungkapnya.
Tuhuloula juga mengatakan semua kegiatan fisik dan pemberdayaan di laksanakan hanya sepihak tanpa sepengetahuan Saniri Negeri, Sehingga hal ini menjadi tanda tanya bagi SaniriNegeri terkait dari mana sumber dananya serta brapa besar sumber dana yang di pakai untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
Tuhuloula juga mencontohkan pekerjaan renovasi bangunan gedung kantor Pemerintahan Negeri Kulur, pekerjaan jalan tani serta bantuan kepada Masyarakat Kulur, Semua kegiatan yang dilaksanakan ini tanpa adanya koordinasi dengan Saniri Negeri.
Hal senadapun di sampaikan oleh Nurdin Litiloly yang juga anggota Saniri Negeri Kulur dari Soa Perwastu yakni Soa mata rumah perintah Marga Tutupoho, menjelaskan bahwa saudara Abdullah Tutupoho dalam hal ini Kepala Pemerintahan Negeri Kulur, tidak perna jujur dan terbuka dalam melakukan berbagai kegiatan di Negeri Kulur karena setiap pelaksanaan kegiatan fisik tidak perna ada papan proyek sehingga baik kami Anggota Saniri Negeri maupun bisa mengetahui tentang dari mana sumber dananya serta berapa besar dana yang di pakai.
“Bukan hanya kegiatan fisik saja namun kegiatan pemberdayaan serta bantuan kepada masyarakat pun tidak ada, kejujuran dan keterbukaan kepada kami selaku Saniri Negeri yang punya tugas pengawasan dan bantuan yang di berikan pun menurut Litiloly hanya di berikan kepada masyarakat yang memberikan dukungan kepada dirinya saat pemilihan secara demokrasi Kepala Pemerintaha Negeri Kulur yang di menangkan oleh saudara Abdullah Tutupoho” kata Litiloly.
Untuk itu, lanjut Litiloly, mewakili Saniri Negeri Kulur saya berharap kepada PJ Bupati Kabupaten Maluku Tengah, Dr. Muhamat Marasabessy untuk dapat melihat permasalahan ini serta mengevaluasi kinerja saudara Abdullah Tutupoho agar pemerintahan Negeri Kulur dapat berjalan dengan jujur akuntabel dan transparansi.
“Selain itu Kepala Pemerintahan Negeri Kulur Abdullah Tutupoho saat di konfirmasi fia telepon genggamnya mengatakan bahwa apa dilakukannya baik itu kegiatan fisik maupun pemberdayaan adalah merupakan lanjutan dari pada program pemerintahan sebelumnya dan dirinya hanya menindaklanjuti saja,”ungkap Purnawirawan Polri berpangkat AKP ini
“Memang benar bahwa dirinya tidak perna melakukan rapat dan koordinasi dengan Saniri Negeri namun rapat dengan masyarakat sudah dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan. Kata Tutupoho,” katanya.
Tutupoho juga mengatakan bahwa dirinya sangat menyesal dengan Saniri Negeri karena kalau memang apa yang di lakukannya tidak sesuai dengan aturan mengapa mereka tidak perna memanggilnya untuk memberikan saran atau teguran kepadanya sehingga dirinya bisa mengetahui apa yang dilakukanya itu tidak sesuai dengan aturan. (JM.RL)
