JURNALMALUKU-Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Attapari menyoroti penanganan stunting di Maluku karena dianggap buruk.
Hal ini sejalan dengan penilaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup daerah Provinsi Maluku yang hanya capai 10 persen keberhasilan, sementara 90 persen lainnya tidak memenuhi standar.
Salah satunya penanganan stunting yang selama ini digaungkan Ketua PKK, Widya Pratiwi sebagai Duta Stunting.
“Untuk penanganan stunting yang ini di kompor oleh ketua PKK, ada Duta Stunting dan sebagainya, publikasi di media ini kan kerja wah tapi datanya tidak menunjukkan kinerja itu makanya kita bilang ini kinerja termasuk yang buruk,”ungkap Atapary kepada Wartawan, Sabtu (29/4/2023).
Tak hanya menyoal kesehatan, Maluku juga masih berada di jejeran daerah dengan tingkat kemiskinan terbanyak di Tanah Air.
Kata dia, angka kemiskinan yang dilaporkan tidak sesuai dengan data lapangan.
“Fakta data yang diberikan oleh Gubernur, yang tanda tangan dokumen ini, Jumlah orang miskin di Maluku itu bertambah orang miskin di Maluku dari Maret 2022 itu kalau yang di perkotaan ya dari 4 ribu orang itu dia naik menjadi 48 ribu jadi ada penambahan 2,96 ribu orang miskin,” jelasnya.
Termasuk jumlah orang miskin di desa per Maret 2022 dari 245,45 Ribu naik menjadi 248,57 ribu orang.
Total keseluruhan penambahan orang miskin di Maluku selama Tahun 2022 sebanyak 76,8 ribu.(JM).
