JURNALMALUKU-Demi melahirkan perencanaan yang berkualitas di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) menggelar rapat MBD Satu Data bersama beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) , berlangsung di ruang rapat Bappeda Litbang, Selasa (25/07/2023).
Untuk di ketahui, rapat koordinasi MBD satu data dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Bappeda Litbang MBD, Yosua D D. Philipus, SP, M.Si, bersama Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (Kominfo Staper) MBD, Weruhair A A. Petrusz, SE dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB), Ronaldo S. Noach, SP, dihadiri para camat dan kepala desa.
Plt. Kepala Bappeda Litbang Yosua D D. Philipus penyampaiannya mengatakan, pentingnya MBD Satu Data dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Maluku Barat Daya.
“Data yang benar dan berkualitas akan melahirkan pula perencanaan yang berkualitas, sehingga membawa dampak bagi kemajuan daerah. MBD Satu Data merupakan salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati MBD pada RPJMD 2021-2026 yang wajib dilaksanakan,” terang Philipus.
Selama ini, kata Philipus, kita sering mempolitikan banyak data-data yang dipublish, disajikan di media ataupun disajikan oleh pihak lain yang tidak menggambarkan kondisi kita yang sebenar-benarnya.
“Kita sering mengganggap bahwa pengambilan datanya tidak sebenar-benarnya menggambarkan kondisi di setiap penduduk, setiap rumah tangga, maupun di wilayah kerja kita baik di desa maupun kecamatan,”ungkapnya.
Dirinya menambahkan, sejauh ini telah ditetapkan sejumlah enumerator untuk bekerja. Mereka telah dilantik dan bekerjasama dengan statistik untuk memperkuat kapasitas mereka, sehingga pengambilan data di lapangan dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan kaedah-kaedah dan metode pengambilan data yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh statistik selaku pembina data di daerah.
“Perlu diketahui bahwa apa yang Bupati dan Wakil Bupati pikirkan, hari ini oleh pemerintah pusat sudah dibuat namanya Satu Data Indonesia (SDI). Data kita diharapkan disajikan tidak lagi berbeda-beda,” terangnya.
“Harusnya data dari sumber manapun yang diambil harus satu saja dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk itu oleh pemerintah pusat hari ini, seluruh daerah sudah diwajibkan mampu mempunyai portal untuk SDI, kemudian menjadi dasar untuk pengusulan program kegiatan di dalam SIPD di daerah, untuk kepentingan perencanaan provinsi maupun pusat. SDI ini harus berbasis data desa dan dusun, karena hasil musyawarah desa dalam SIPD,”tutur Philipus
Dirinya mengatakan, sepanjang data program kegiatan yang diusulkan dari musyawarah perencanaan di desa tidak diinput, sepanjang itu pula pihak kecamatan tidak dapat menginput. Untuk itu dibutuhkan sinkronisasi data
Sementara itu, Kadis Kominfo Staper Weruhair A A. Petrusz menjelaskan, Diskominfo Staper memiliki kewenangan dalam mendukung pelaksanaan sistem aplikasi yang dikembangkan, dalam hal ini aplikasi MBD Satu Data. Secara teknis, aplikasi tersebut sudah dapat digunakan dan telah dilakukan pelatihan bagi pengelola aplikasi tersebut, enumerator.
“Namun kondisi yang terjadi terdapat beberapa enumerator yang belum mengikuti pelatihan. Setelah dicek informasinya, ternyata ada hal-hal teknis dan beberapa kendala di desa yang membuat enumerator tidak hadir dalam pembekalan atau bimbingan teknis. Bahkan ada desa yang mengutus kaur yang datang,” terang Petrusz.
Kita masih membuka kesempatan, terang Petrusz, bagi enumerator desa yang belum mengikuti pelatihan, bisa saja ke desa-desa tetangga yang sudah ikut, atau ada hal-hal yang tidak dimengerti dapat datang ke Diskominfo Staper MBD.
Petrusz juga menambahkan, sejauh ini semuanya berjalan lancar. Aplikasi yang di bangun ini sementara dilakukan perbaikan-perbaikan untuk lebih memudahkan penginputan.
“Secara garis besar, form pengisian data yang diperlukan sudah termuat dalam aplikasi. Ada beberapa desa yang masih kosong belum terisi. Ada yang beralasan enumerator sementara di luar daerah, persoalan jaringan di desa. Ada format manual yang dapat diisi, jika jaringan internetnya kurang baik,”kata Kadis Kominfo ini.
Dirinya menegaskan, bahwa Diskominfo Staper MBD telah berupaya maksimal terhadap penyediaan akses internet. Telah disampaikan usulan baik melalui program Gerbangdutas beberapa waktu lalu, juga melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.
Dirinya menjelaskan, sudah mengirimkan data desa-desa yang sampai dengan hari ini, belum ada akses internet kepada Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT RI, tentang kebutuhan akses internet untuk meningkatkan kualitas layanan internet publik (bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan desa, ekonomi).
“Bukan hanya desa, tetapi sekolah, puskesmas. Sangat diharapkan dengan adanya peluncuran satelit Satria Nusantara, mampu menjangkau seluruh wilayah yang ada di perbatasan dan terluar,”pungkasnya.(JM.ES).
