JURNALMALUKU-Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) benahi puluhan rumah tidak layak huni di Dusun Kyera dan Desa Tounwawan, Kecamatan Moa Lakor.
Sebanyak 30 Kepala Keluarga (KK) Desa Tounwawan dan Dusun Kyera menerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.
Penyerahan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni itu dilakukan secara simbolis oleh Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Th. Noach, ST didampingi Wakil Bupati Maluku Barat Daya, Drs. Agustinus L. Kilikily, M.Si, Ketua MPH Sinode GPM, Pdt. Elifas T. Maspaitella, M.Si dan Ketua Yayasan Ina Ama, Pieter. Saimima, kepada perwakilan KK penerima bantuan di Balai Dusun Kyera, Jumat (21/07/2023).
Bupati MBD Benyamin Th Noach menjelaskan, mengejar ketertinggalan kemiskinan di Kabupaten Maluku Barat Daya, Pemerintah Daerah terus melakukan intervensi program kegiatan yang mendukung penanggulangan kemiskinan daerah tersebut.
“Secara statistik, MBD berada pada kategori termiskin di Provinsi Maluku, tetapi trend laju penurunan angka kemiskinan, MBD ada pada track yang positif. Tahun 2022, angka kemiskinan 27,64 persen menurun 1,91persen dari tahun 2021,” ujar Noach.
Noach mengatakan, perayaan HUT MBD ke-15 mengusung tema “Terus Berlari Untuk MBD Maju” memiliki makna untuk tidak boleh berjalan apalagi berhenti jika ingin MBD maju.
“Kalau hari ini di tempat lain masih berjalan santai, orang MBD harus berlari kencang kalau perlu sekali-kali sprint,”terang Noach.
Dirinya menuturkan, pemerintah daerah berharap pelaksanaan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini harus tepat sasaran, efisien dan efektif, bahkan perbaikan rumah tidak layak huni untuk memenuhi syarat layak huni, meskipun kelihatannya sederhana.
”Saya minta semua pihak, kades dan kadus pastikan bahwa kerjasama ini bisa berjalan dengan baik. Selain itu juga tujuan dibangunnya rumah layak huni agar masyarakat di dalamnya sehat, agar anak-anak kita tumbuh menjadi sehat, pintar untuk melanjutkan pembangunan di MBD,” tegas Noach.
Dirinya menambahkan, minimal rumah rakyat harus ditata dengan baik. Yang paling utama dari seluruh proses pembangunan ini yaitu kebersamaan. Kebersamaan yang terbangun antar Pemerintah dan Gereja harusnya selalu dijaga dan dipelihara sehingga tujuan bermasyarakat dapat terwujud.
“Kolaborasi gereja dan pemerintah daerah ini mau mengajarkan kita semua bahwa harus ada kesetiakawanan sosial. Kalau saudara kita susah, jangan biarkan dia susah sendiri. Kita sama-sama. Mensejahterakan sesama sesungguhnya tidak mengurangi sedikitpun harta kita,”kata Bupati.
Lanjutnya, semangat yang kuat, tekat yang kuat, serta tidak hanya memprotes, tidak sekedar hanya koreksi, teriak-teriak kekurangan tapi tidak ada solusi.
“Koreksi itu penting, dalam rangka meluruskan jalan perjuangan kita. Tapi koreksi untuk saling menjatuhkan, iri hati, dengki dan lainnya, itu sama sekali tidak produktif untuk membangun wilayah ini. Akan membuat kita sibuk mengurus perbedaan pendapat, persepsi dan lain-lain. Akhirnya kita tidak fokus membangun, rumah rakyat terbengkalai, jalan-jalan terbengkalai, transportasi terbengkalai, semuanya terbengkalai. Energi yang kita butuhkan untuk melawan tantangan ini harus dilipat gandakan,”tutur Noach.
Di waktu yang sama, Ketua MPH Sinode GPM Pdt. Elifas T. Maspaitella menyampaikan, Gereja Protestan Maluku (GPM) berpikir keras untuk meningkatkan kualitas hunian umat. Gereja telah mengambil keputusan untuk bersama-sama dengan pemerintah mendorong masyarakat kita keluar dari garis kemiskinan.
“Walaupun menurut kami di GPM, parameter-parameter kemiskinan yang perlu kita koreksi, karena pemerintah pusat sudah menetapkan kita sebagai Provinsi termiskin nomor 4. Bagi GPM, kita harus berusaha bersama pemerintah untuk mengangkat masyarakat kita keluar dari garis kemiskinan,”ungkap Maspaitella.
Dirinya menambahkan, beberapa langkah strategis gereja melalui aktifitas ekonomi diantaranya Gerakan Keluarga Menanam, Gerakan Keluarga Melaut, Gerakan Keluarga Memasar, yang adalah bentuk tanggung jawab Gereja untuk mempercepat proses pembangunan masyarakat sehingga mereka bisa keluar dari ambang kemiskinan.
“Waktu kami membaca data, kabupaten-kabupaten yang miskin, kami justru merasa terbeban sebab 6 kabupaten di Maluku dan 2 kabupaten di Maluku Utara itu ada warga GPM dan dalam jumlah yang sangat banyak. Akhirnya gereja merasa kita harus berkolaborasi bertanggung jawab melakukan bersama-sama dengan pemerintah terhadap upaya ini,” ujarnya
Dirinya menambahkan, atas upaya ini, kami melakukan penugasan terhadap unit-unit kerja di dalam GPM baik pada departemen di tingkat Sinode, bidang di klasis maupun jemaat pada seksi-seksi pelayanan supaya dapat sinergi dalam tuntunan PIP/RIP GPM.
“Kita lakukan sebagai wujud diakonia gereja. Kiranya penerima bantuan mendoakan terus semua usaha pemerintah kabupaten, desa dan dusun. Upaya gereja kiranya dapat dilakukan secara berkesinambungan di kabupaten lainnya. Saya bersyukur bahwa ivent ini bertepatan dengan HUT MBD ke-15. Ini sebagai kado kita bersama bagi masyarakat,”tandanya.(JM.ES).
