JURNALMALUKU-Menyongsong Pemilu dan Pilkada tahun 2024, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri mengembangkan aplikasi SIPKS sebagai alat yang sangat efektif dan efisien dalam memantau, memetakan dan menangani potensi konflik sosial dengan cepat.
Hal ini disampaikan Kepala Kesbangpol Provinsi Maluku Daniel E. Indey usai mengikuti kegiatan Komunikasi Sosial Isu-isu Strategis Bidang Ekonomi Sosil, dan Budaya bertemakan “Peningkatan Pemahaman terkait Pengoperasian Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial” berlangsung di kediaman Gubernur Sulawesi Selatan Makasar, Rabu (18/10/2023).
Dirinya menjelaskan, kegiatan ini diikuti peserta dari kepala Badan Kesbangpol dan kepala Bappeda se-Indonesia Timur dari Papua kemudian Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi seluruhnya.
“Inti dari rapat tersebut, bagaimana meningkatkan pemahaman terkait pengoperasian sistem informasi penanganan konflik sosial dalam hal ini untuk menyongsong pemilu dan pilkada tahun 2024, pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasi,”terang Indey.
Mantan Pj. Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini mengatakan, terkait dengan teknologi informasi, Kementerian Dalam Negeri lewat Dirjen politik dan pemerintahan umum Kementerian Dalam Negeri telah membuat aplikasi yang namanya sistem informasi penanganan konflik sosial atau SIPKS dan maksud dari pada sistem ini supaya pemerintah daerah dalam hal ini melalui Kesbangpol Provinsi maupun kabupaten/kota dapat melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap masalah sosial budaya ekonomi yang ada di tengah-tengah masyarakat.
“Jadi pemerintah daerah diharapkan berkoordinasi dengan unsur intelijen yang ada di daerah, baik itu unsur intelijen yang ada di bimda di daerah masing-masing kemudian unsur intelijen yang di Polda di Kodam di Lantamal juga ada di Lanud juga ada dan beberapa instansi vertikal yang memenuhi intelijen seperti Kejaksaan tinggi Kementerian hukum HAM di imigrasi juga itu ada kemudian Bea Cukai,”ujarnya.
Unsur-unsur ini yang diharapkan, kata Indey, dapat meningkatkan koordinasi untuk melakukan pendeteksian dini dan cegah dini sehingga sebelum ada gesekan atau gerakan-gerakan yang dapat menimbulkan konflik sosial itu, informasinya sudah ada dulu dan bisa dilakukan deteksi sehingga lakukan pencegahan tidak terjadi.
“Karena kalau sudah terjadi, ongkosnya lebih mahal mending lakukan deteksi dan pencegahan ini, makanya dengan aplikasi ini Pemerintah Daerah diharapkan dapat memaksimalkan penggunaannya melalui laporan-laporan setiap hari, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten sampai Provinsi lalu Provinsi ke Pusat,”tuturnya.
Dirinya juga menambahkan, jadi aplikasinya online, hanya dalam penerapannya baru sampai ke tingkat provinsi, makanya kami anggarkan tahun depan, sebelum adanya Pemilu.
“Tapi mungkin, salah satu solusi yang paling efisien kita akan melakukan zoom dengan kabupaten/kota karena anggaran terbatas, kita lakukan zoom dalam bulan November dengan Pemerintah kabupaten/kota dalam hal ini badan kesbangpol untuk mereka dapat memanfaatkan aplikasi SIPKS ini,” jelasnya.
Dirinya juga menuturkan, kemudian badan kesbangpol menetapkan user untuk mengoperasikan sistem ini, karena adminnya tetap di provinsi kita sebagai admin nanti kabupaten/kota kita usulkan ke kementerian dalam negeri untuk di setiap kabupaten/kota diberikan user untuk mereka juga bisa menginclud.
“Karena kalau sampai provinsi saja pasti informasinya terlambat ya karena kita harapkan itu, nanti setiap hari ada laporan lewat input di aplikasi ini. Makanya dari kesbangpol kami coba nanti melakukan semacam evaluasi pemantauan dan evaluasi setiap hari Jumat, nanti dimulai pada minggu pertama bulan November pentahapan sudah jalan. Pemilu dan Pilkada November, kita setiap hari Jumat lakukan zoom dengan kabupaten/kota kita sosialisasi aplikasinya nanti juga kita minta kesediaannya Kementerian Dalam Negeri untuk hadir di acara zoom meeting supaya bisa memberikan penjelasan ke kabupaten/kota,”terangnya.
Indey juga menjelaskan, kita juga berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri supaya mereka punya tenaga yang memang ahli punya kompetensi di sistem ini juga turut menjadi narasumber, sehingga kita bisa memanfaatkan aplikasi ini dengan baik.
“Jadi kita berupaya semaksimal mungkin, dengan memanfaatkan apa yang ada dengan tujuan supaya Pemilu maupun Pilkada berjalan dengan aman, damai dan tentunya sukses. Penyelenggara Pemilu di bulan Februari maupun Pilkada yang nantinya dimajukan dari November ke September, prinsipnya harus siap, karena ini moment Nasional agenda Nasional yang kita harus sama-sama sukseskan,”tandas Kepala Kesbangpol.(JM.ES).
