JURNALMALUKU-Komisi II DPRD Maluku menggelar Rapat Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD/APBN tahun 2023 dengan mitra berlangsung di Baileo Rakyat-Karpan, Selasa (25/6/2024).
Rapat evaluasi dipimpin Ketua Komisi II Johan Lewerissa, didampingi Wakil Ketua Komisi Turaya Samal dan anggota komisi Lucky Wattimury,.
Mitra komisi yang hadir, yakni Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas ESDM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kehutanan beserta staf, serta Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan.
Ketua Komisi II Johan Lewerissa mengungkapkan, dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan di 11 kabupaten/kota belum lama, ditemukan banyak program kerja yang belum terlaksana dengan baik.
Padahal, menurut Johan, masyarakat Maluku, khususnya petani, mengharapkan kehadiran program-program tersebut dapat meningkatkan produktivitas mereka sekaligus mendukung ketersediaan cadangan pangan di Maluku.
Diakui, banyak bantuan yang diberikan kepada petani berhasil meningkatkan produktivitas mereka, namun di sisi lain masih banyak petani yang membutuhkan bantuan program.
“Ke depannya, tolong didata semua petani yang ada di Maluku supaya bantuan itu tepat sasaran terutama bantuan bibit dan pupuk. Di Masohi misalnya, ada petani cabai tidak dapat bantuan sama sekali. Hal ini juga berlaku untuk semua Dinas yang menjadi mitra komisi II,” ujar Johan.
Selain pertanian, Ketua Komisi II juga menyoroti bantuan pancing tonda yang disalurkan kepada warga di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah, dimana bantuan diberikan kepada nelayan yang membutuhkan, tetapi kepada.orang lain sehingga tidak tepat sasaran.
“Ini harus menjadi bahan evaluasi agar ke depannya tidak terjadi seperti ini lagi. Kami minta tolong dikoreksi langkah kerja yang selama ini telah dilakukan agar bantuan yang diberikan istilah balas budi harus diberikan kepada penerima bantuan yang baru,”tutupnya.(JM.ES).
