JURNALMALUKU – Sekretaris FORKODA Percepatan Pemekaran Daerah Maluku, Ir. Melkias L. Frans, mengadakan pertemuan dengan para kepala desa dan tokoh masyarakat Pulau Leti pada Rabu, 26 Maret 2025. Dalam pertemuan tersebut, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan di Kecamatan Pulau Leti untuk bersatu dalam menyambut pemekaran Provinsi Maluku Tenggara Raya (MTR).
Frans didampingi oleh Sekretaris FORKODA MBD, Petrus Metalohy, Wakil Sekretaris Friencies Bakker, SE., Ketua Bidang Publikasi Raendra Manaha, S.Th., Wakil Ketua Bidang Hukum, Demas Daniel, S.H., serta Wakil Ketua Bidang Kesekretariatan, Yohanis Kastera. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen kuat dalam memperjuangkan percepatan pemekaran daerah.
Dalam sambutannya, Sekretaris FORKODA Maluku Barat Daya (MBD) yang membuka pertemuan ini menegaskan bahwa pemekaran wilayah bukan sekadar persoalan administratif, tetapi merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan bahwa pembentukan provinsi baru diharapkan dapat mempercepat pembangunan serta pemerataan ekonomi di wilayah Maluku Barat Daya, sehingga akses terhadap layanan pemerintahan dan infrastruktur menjadi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.
Camat Pulau Leti yang turut hadir dalam pertemuan ini menyambut baik gagasan pemekaran Provinsi MTR dan mengapresiasi semangat perjuangan yang ditunjukkan oleh FORKODA. Ia menegaskan bahwa pemerintah kecamatan akan selalu mendukung langkah-langkah yang bertujuan untuk membawa kemajuan bagi masyarakat, termasuk kesiapan wilayah Pulau Leti dalam berkontribusi bagi pemekaran tersebut.
Frans menyampaikan bahwa keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, sangat penting dalam perjuangan ini. Ia menekankan bahwa penentuan lokasi ibu kota Provinsi MTR sedang diperjuangkan, dan Pulau Moa serta Leti memiliki peluang besar untuk menjadi bagian dari pusat pemerintahan baru bagi masyarakat Maluku Tenggara Raya.
Dalam kesempatan tersebut, Frans mengungkapkan bahwa Pulau Leti bersama Pulau Moa telah disiapkan sebagai kandidat alternatif lokasi ibu kota Provinsi MTR. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat mempersiapkan lahan guna mendukung pembangunan infrastruktur jika wilayah ini ditetapkan sebagai bagian dari pusat pemerintahan baru.
“Kita harus bersiap sejak sekarang. Jika kita ingin Pulau Leti menjadi bagian dari ibu kota Provinsi MTR, maka ketersediaan lahan untuk pembangunan harus segera dipersiapkan,” ujar Frans dalam pertemuan tersebut.
Menanggapi hal ini, para kepala desa yang hadir, termasuk Kepala Desa Luhulely, Goli Lakusa, yang juga menjabat sebagai Ketua Latupati Pulau Leti, serta Kepala Desa Tomra dan Kepala Desa Nuwewang, menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung pembangunan di wilayah masing-masing. Mereka menegaskan bahwa jika ke depan lahan-lahan petuanan desa diperlukan untuk kepentingan pembangunan, mereka bersedia bekerja sama demi kemajuan daerah.
Ketua Forum Latupati Pulau Leti dalam pertemuan ini menyampaikan keyakinannya bahwa seluruh kepala desa dan masyarakat di pulau ini menyambut baik dan mengapresiasi rencana pemekaran. “Kami siap untuk menyediakan wilayah dan lahan guna menunjang pembangunan ibu kota provinsi di wilayah kami. Harapan kami adalah adanya komitmen bersama dalam memperjuangkan pemekaran wilayah, karena ini merupakan peluang besar untuk mendapatkan pembangunan yang lebih merata serta akses layanan pemerintahan yang lebih dekat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Tomra juga menyampaikan apresiasi dan kesiapan desanya dalam menyambut pemekaran serta menyiapkan lahan di desanya sebagai wilayah yang akan dibangun. Ia berharap jika Pulau Leti mendapat bagian dalam pembangunan ibu kota provinsi, wilayahnya dapat menjadi salah satu pusat aktivitas pendukung bagi Provinsi MTR.
FORKODA Maluku terus berupaya menggalang dukungan dari berbagai pihak, termasuk tokoh adat dan masyarakat, agar rencana ini bisa segera terealisasi. Harapannya, dengan adanya persiapan yang matang, Pulau Leti dapat menjadi bagian penting dari pusat pemerintahan Provinsi MTR di masa depan.
Pertemuan ini menjadi momentum bagi masyarakat Pulau Leti untuk lebih aktif terlibat dalam proses pemekaran daerah. Dengan adanya kesadaran dan partisipasi yang tinggi dari masyarakat, peluang untuk mewujudkan Provinsi Maluku Tenggara Raya semakin terbuka lebar. (JM-AL)
