JURNALMALUKU – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengambil langkah tegas dan tanpa kompromi menanggapi isu dugaan kecurangan dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024.
Bupati Ricky Jauwerissa memerintahkan agar digelar forum klarifikasi terbuka bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) serta para peserta seleksi baik yang lulus maupun tidak. Tujuannya jelas: membongkar seluruh proses seleksi secara transparan dan mencegah adanya praktik-praktik gelap yang mencederai keadilan.
“Kalau ada yang merasa dirugikan, silakan datang, bawa bukti, kita buka bersama. Saya tidak akan melindungi siapa pun. Kalau terbukti ada yang bermain curang, saya sendiri yang akan ambil tindakan,” tegas Jauwerissa kepada wartawan, Kamis (3/7/2025).
Langkah ini menjadi pernyataan sikap yang kuat dari Bupati muda itu. Ia tidak menunggu polemik membesar di ruang publik, tapi justru mendorong pembuktian terbuka agar kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi tetap terjaga.
Forum klarifikasi ini akan membedah semua tahapan: dari formasi awal, proses penilaian, hingga pengumuman hasil. Seluruh dokumen akan dibuka tanpa sensor. Tidak ada yang ditutup-tutupi.
“Kami tidak dalam posisi mengubah hasil BKN. Tapi publik berhak tahu bagaimana proses itu berjalan. Ini soal kejujuran dan moralitas,” ujar Jauwerissa.
Isu dugaan kecurangan sebelumnya ramai diperbincangkan usai sejumlah calon yang tidak lulus mempertanyakan keabsahan nilai. Dugaan adanya “titipan” dan praktik kolusi mulai mencuat, meski tanpa bukti konkret.
Namun alih-alih menutup diri seperti banyak kepala daerah lain, Pemkab Tanimbar justru mengambil posisi frontal: membuka ruang dialog, menghadirkan bukti, dan menguji transparansi secara nyata.
Bupati juga telah menginstruksikan BKPSDM untuk menyiapkan semua data pendukung yang akan dipaparkan dalam forum terbuka tersebut. Semua pejabat teknis yang terlibat dalam proses seleksi akan dimintai pertanggungjawaban jika ada kejanggalan.
“Birokrasi Tanimbar harus bersih. Kalau ada permainan di belakang meja, jangan harap saya diam. Ini soal masa depan pelayanan publik kita,” tegas Bupati.
Langkah ini dinilai banyak pihak sebagai *political breakthrough terobosan kepemimpinan yang berani dalam menghadapi isu sensitif, yang kerap jadi duri dalam daging sistem rekrutmen ASN di berbagai daerah.(JM.ES).
