JURNALMALUKU-Anggota Komisi VII DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menggandeng Kementerian Kebudayaan menggelar Dialog Kebudayaan bertajuk “Semarak Budaya: Refleksi Kritis Peran Agama dan Budaya dalam Pembangunan Maluku”, yang berlangsung di Manise Hotel, Kota Ambon, pada Senin, (28/7/2025).
Dialog ini menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka, yaitu Pdt. Rudolf Rahabeat, Mercy Chriesty Barends sendiri selaku anggota DPR RI Komisi VII, serta Dr. Abdul Manaf Tubaka, akademisi dan pengamat budaya. Ketiganya memberikan pandangan reflektif tentang peran strategis budaya dan agama dalam menjawab tantangan pembangunan Maluku saat ini.
Tujuan utama kegiatan ini adalah menggali secara kritis kekuatan nilai budaya dan spiritualitas dalam menciptakan pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan merata. Dialog ini menjadi ruang pertemuan antara pemikiran kebudayaan, iman profetik, dan kebijakan publik.
Dalam pemaparannya, Mercy Barends menegaskan bahwa pembangunan harus dimulai dari akar nilai dan identitas masyarakat.
Pembangunan Maluku harus bertumpu pada kekuatan budaya dan nilai-nilai profetik agama yang telah lama hidup dalam masyarakat Tanpa itu, pembangunan akan bersifat superfisial,”
Sementara itu, Pdt. Rudolf Rahabeat menekankan pentingnya pendekatan profetik dalam merespons ketidakadilan sosial, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun Maluku dengan kasih, solidaritas, dan kesetaraan.
Dr. Abdul Manaf Tubaka menambahkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada keadilan harus dimulai dari pelibatan komunitas adat dan penguatan narasi budaya lokal dalam kebijakan.
Dialog ini diikuti oleh berbagai elemen, termasuk tokoh agama, budayawan, akademisi, komunitas adat, mahasiswa, serta masyarakat sipil. Isu-isu seperti marjinalisasi budaya lokal, ketimpangan wilayah, dan krisis identitas turut menjadi sorotan utama dalam diskusi.
Perwakilan dari Kemendikbudristek turut menyampaikan komitmen untuk terus mendorong pendekatan budaya dalam pembangunan nasional, terutama di kawasan timur Indonesia.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun sinergi antara negara, masyarakat, dan nilai-nilai kultural untuk menjawab persoalan pembangunan Maluku secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan. (JM-NR)
