JURNALMALUKU-Rangkaian kunjungan lapangan (on the spot) rombongan Dandim 1511 Pulau Moa Letkol Inf. Nuriman Siswandi, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kasat Intelkam Polres MBD, beserta Ketua dan Pengurus DPC GAMKI MBD, justru membuka sederet kejanggalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Babar Barat.
Inspeksi ini dilakukan di beberapa titik, SMP Negeri 1 Babar Barat, SD Negeri Tepa juga SMA Negeri 5 Maluku serta inspeksi ke Dapur SPPG. Rombongan tiba di Tepa menggunakan KM Sabuk Nusantara 73 pada Selasa (16/9) dan disambut Camat bersama Forkopimcam.
Hasil kunjungan menemukan distribusi makanan bergizi tidak sesuai aturan, bahkan tanpa koordinasi lintas pihak. Ironisnya, makanan diangkut menggunakan mobil truk—kendaraan yang sama sekali tidak memenuhi standar higienis untuk distribusi pangan.
Di lapangan, beberapa siswa terlihat masih trauma dengan insiden keracunan massal yang terjadi Kamis (11/9) lalu. Dari sekitar 40 siswa SMP Negeri 1 Babar Barat yang sempat keracunan, sebagian masih belum pulih. Bahkan, tiga siswa harus dirujuk ke Puskesmas Tepa saat kunjungan berlangsung.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua GAMKI MBD Eros Akse, menegaskan pihaknya memilih tidak mendukung pelaksanaan program MBG sebelum ada evaluasi menyeluruh.
“GAMKI MBD menuntut adanya inspeksi sanitasi oleh dinas terkait serta keterbukaan dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi program. Tanpa itu, kami tidak bisa mendukung jalannya MBG,” ujar Akse.
Dandim yang hadir dalam kunjungan menyampaikan bahwa uji coba program makan bergizi akan kembali dilakukan pada Kamis (17/9). Namun publik mempertanyakan efektivitas langkah ini, mengingat insiden keracunan baru saja terjadi sepekan lalu.
Program MBG sejatinya dihadirkan untuk meningkatkan gizi pelajar dan menekan angka stunting. Tetapi praktik di lapangan justru memunculkan masalah baru: distribusi tanpa standar, koordinasi lemah, hingga ancaman kesehatan bagi peserta didik.
Kini, masyarakat menanti apakah Pemkab MBD benar-benar akan menjadikan temuan on the spot ini sebagai momentum evaluasi total, atau membiarkan program terus berjalan dengan segala celah yang membahayakan anak-anak sekolah. (JM-EA).
