JURNAL MALUKU – Ketua Departemen Hubungan Antar Lembaga DPC GAMKI Kepulauan Tanimbar, Marten Fariman, menegaskan bahwa tudingan seorang akademisi yang menyebut pemerintahan Bupati Ricky Jauwerissa (RJ) sebagai “rezim hibrida” adalah bentuk distorsi intelektual yang menyesatkan publik dan merendahkan pilihan rakyat Tanimbar.
“Ricky Jauwerissa adalah hasil kedaulatan rakyat, bukan produk kompromi kekuasaan. Ia dipilih langsung oleh rakyat melalui proses demokrasi yang sah dan terbuka. Menyebut pemerintahannya sebagai rezim hibrida sama saja dengan menghina kehendak rakyat Tanimbar,” tegas Marten Fariman di Saumlaki, Jumat (24/10/2025).
Marten menilai, justru di bawah kepemimpinan RJ, Tanimbar mengalami penguatan demokrasi substantif. Pemerintahannya menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, transparan, serta fokus pada pembenahan sistem birokrasi dan pelayanan publik.
“Kritik adalah bagian dari demokrasi, tapi harus berbasis fakta dan kejujuran. Jangan berlindung di balik gelar akademik untuk menyebarkan opini politis yang menjatuhkan,” ujar Marten dengan nada tegas.
Menurutnya, sejak awal masa jabatan, RJ telah menunjukkan keberanian untuk menata ulang sistem pemerintahan, memperkuat fondasi pembangunan di sektor infrastruktur dasar, serta membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas.
“Fakta di lapangan jelas. Pemerintahan RJ bekerja, membangun, dan terbuka terhadap kritik yang membangun. Ini bukan gaya rezim, tapi kerja nyata pemimpin yang lahir dari rakyat,” imbuhnya.
Di akhir pernyataannya, Marten menegaskan posisi GAMKI Tanimbar untuk tetap berdiri di barisan rakyat yang menginginkan pemerintahan berorientasi kesejahteraan.
“Kami tidak akan membiarkan opini menyesatkan mencederai kehormatan demokrasi di bumi Duan Lolat. Ricky Jauwerissa adalah simbol pilihan rakyat, dan demokrasi Tanimbar tidak bisa diputarbalikkan dengan istilah akademik yang tendensius,” pungkasnya.(JM.ES).
