JURNALMALUKU – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan negara. Hal itu disampaikan Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa dalam Rapat Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara yang digelar di Saumlaki, Rabu (5/11/2025).
Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI Mayjen (Purn) Ramses Limbong, S.IP., M.Si. bersama rombongan dari pusat.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa wilayah perbatasan tidak boleh lagi dipandang sebagai daerah tertinggal dan terpencil.
- Ads -
“Sering kali kata perbatasan diucapkan dengan nada jauh dan terasing. Padahal sesungguhnya, perbatasan bukanlah halaman belakang bangsa, melainkan beranda depan Indonesia. Dari sinilah wajah bangsa tampak bagi dunia, dan dari sinilah harga diri bangsa dipertaruhkan,” tegasnya.
Menurut Bupati, posisi Kepulauan Tanimbar yang berbatasan langsung dengan Australia memiliki nilai strategis sebagai penjaga gerbang selatan NKRI sekaligus peluang besar menjadi pusat pertumbuhan baru kawasan timur Indonesia.
Ia menyampaikan apresiasi atas kehadiran BNPP yang telah memilih Tanimbar sebagai lokasi penyelenggaraan rapat strategis nasional tersebut.
Bupati menekankan bahwa percepatan pembangunan di kawasan perbatasan membutuhkan sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah.
- Ads -
“Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan wilayah agar pembangunan kawasan perbatasan berjalan terpadu dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam paparannya, Bupati memaparkan empat agenda prioritas pembangunan kawasan perbatasan, yakni:
1. Penguatan konektivitas antar pulau melalui pembangunan pelabuhan, jalan, dan jaringan transportasi laut maupun udara.
2. Peningkatan akses energi, air bersih, dan layanan dasar bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
3. Pengembangan ekonomi lokal berbasis kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, Bupati menyoroti pentingnya dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan status Bandara Mathilda Batlayeri menjadi Bandara Internasional, seiring dengan beroperasinya Proyek Strategis Nasional Blok Masela.
“Peningkatan status bandara menjadi internasional akan mendukung mobilisasi tenaga ahli, logistik industri, serta aktivitas ekonomi dan investasi yang lebih luas,” jelasnya.
- Ads -
Bupati menekankan bahwa pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya sebatas infrastruktur fisik, melainkan juga simbol kehadiran negara di wilayah terluar.
“Kita membangun kawasan perbatasan bukan dengan rasa kasihan, tetapi dengan keyakinan bahwa di sini ada potensi besar, sumber daya, dan manusia-manusia tangguh yang mampu membawa perubahan,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Bupati optimistis rapat ini akan menghasilkan langkah konkret mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan Kepulauan Tanimbar.
“Kawasan perbatasan harus menjadi gerbang kemajuan dan kesejahteraan, bukan sekadar garis batas wilayah,” tegasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP Amirulah M. Ridha, S.Sos, Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar Brampi Moriolkosu, para staf ahli, pimpinan OPD, camat, perwakilan instansi vertikal, serta BUMN di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.(JM.ES).
