JURNALMALUKU–Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena melakukan peninjauan kesiapan pembangunan kembali rumah warga korban konflik di Desa Hunuth Durian Patah, Kecamatan Teluk Ambon, Kamis (15/01/2026).
Peninjauan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku dan diikuti oleh Wali Kota Ambon, Ketua DPRD Kota Ambon Mourits Tamaella, jajaran pemerintah provinsi dan pemerintah kota, serta perangkat desa setempat. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan progres pembangunan rumah warga yang sebelumnya terdampak peristiwa konflik dan kebakaran.
Di lokasi peninjauan, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menjelaskan bahwa kehadirannya bersama Wali Kota Ambon bertujuan untuk menginspeksi langsung rumah-rumah warga Desa Hunuth yang beberapa waktu lalu mengalami kerusakan dan kehilangan harta benda akibat peristiwa konflik.
“Kami datang ke Desa Hunuth untuk melihat atau menginspeksi rumah-rumah yang dulu pada saat peristiwa terjadi mengalami kerugian berupa rumah dan harta benda yang terbakar. Rumah-rumah tersebut telah dibangun kembali atas kerja sama Pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah terkait. Tadi saya bersama Wali Kota Ambon sudah mengecek langsung dan ternyata pembangunannya sudah selesai. Masyarakat Desa Hunuth juga menyampaikan terima kasih atas bantuan pemerintah,” ungkap Gubernur Maluku.
Gubernur menegaskan bahwa pembangunan fisik rumah memang penting, namun yang jauh lebih utama adalah terciptanya rasa aman dan damai secara berkelanjutan bagi masyarakat.
“Memang benar rumah yang rusak telah diperbaiki, tetapi yang jauh lebih penting bagi warga adalah rasa aman yang permanen. Rumah bisa ada, tetapi rasa aman juga harus dirasakan. Karena itu, saya mengajak semua pihak, tokoh masyarakat, pemerintah desa, perangkat desa, warga, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama merawat perdamaian ini dan mencegah terjadinya peristiwa serupa di masa mendatang,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon akan terus bekerja secara kolaboratif dan bersinergi untuk menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, saat diwawancarai awak media di lokasi peninjauan, menyampaikan bahwa seluruh rumah warga korban konflik pada prinsipnya telah selesai dibangun.
“Kami meninjau rumah-rumah korban konflik yang sudah dibangun. Semuanya sudah selesai, tinggal ada beberapa rumah yang mengalami kerusakan ringan dan akan segera diperbaiki. Pemerintah Kota Ambon dan khususnya masyarakat Desa Hunuth menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Maluku dan Bapak Gubernur yang telah membantu dana sebesar Rp1 miliar untuk pembangunan rumah-rumah ini,” ujar Wali Kota.
Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu pemerintah kota dan masyarakat setempat, ditambah dengan dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Ambon serta sumbangan para pengusaha di Kota Ambon untuk menutupi sisa kebutuhan pembangunan.
“Rincian anggaran secara detail nanti bisa diminta ke Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Namun prinsipnya, kami bersyukur karena kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, serta pihak swasta mampu menyelesaikan persoalan konflik Hunut, khususnya pembangunan kembali rumah-rumah warga yang terbakar,” jelasnya.
Wali Kota juga menyampaikan harapan agar pembangunan rumah tersebut diikuti dengan terjaganya situasi keamanan dan kedamaian di tengah masyarakat.
“Harapan kami sama seperti yang disampaikan Bapak Gubernur, pembangunan ini adalah bentuk penghargaan kepada masyarakat yang terdampak konflik. Namun yang paling penting adalah situasi tetap aman dan damai. Dengan adanya pos polisi permanen yang telah dibangun, diharapkan dapat memberikan rasa aman, serta aparat keamanan dapat mengantisipasi berbagai potensi gangguan agar tidak berkembang menjadi konflik,” tambahnya.
Diketahui, total rumah warga yang dibangun kembali di Desa Hunuth berjumlah 43 unit, terdiri dari rumah dengan kategori rusak berat dan rusak ringan. Peninjauan ini menjadi komitmen bersama Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon untuk memastikan pemulihan pascakonflik berjalan optimal, tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga dari sisi keamanan dan keharmonisan sosial masyarakat. (JM–AL).
