JURNALMALUKU– Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) bersama Kentor Perwakilan Bank Indonesia Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melaksanakan rapat koordinasi (Rakor)
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Maluku Daya melaksanakan High Level Meeting (HLM)
Pelaksanaan High Level Meeting (HLM) itu dipimpin oleh Benyamin Noach itu, bersama kepala kantor perwakilan BI Provinsi Maluku, Noviarsono Manullang, kegiatan berlangusung di ruang kerja Bupati MBD, selasa (19/10/2021).
Rakor dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI, dan dalam rapat koordinasi Tim pengendali Inflasi Nasional (TPIN), arahan Gubernur Maluku dalam rakorda TPID Provinsi Maluku yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan produktivitas nelayan, petani dan UMKM serta target capaian inflasi Maluku sebesar 3,0 ± 1% pada tahun 2021.
Setelah rapat dibuka, mendengar pemaparan singkat dari Kepala Perwakilan BI, yang menjelaskan tentang perkembangan pertumbuhan ekonomi dunia yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.Dimana selama awal masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan namun sejalan dengan akselerasi vaksinasi dan stimulan kebijakan maka pertumbuhan ekonomi dunia pada triwulan II mengalami perbaikan.
Untuk Provinsi Maluku tingkat inflasi pada bulan September 2021 tercatat sebesar 0,12% (MtM), 1,14% (YoY) dan 1,89 (YtD) sedangkan pertumbuhan ekonomi di Maluku tumbuh sebesar 4,53 (YoY). Tingkat inflasi di Maluku masih dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 sehingga daya beli masyarakat terhadap satu barang masih sangat rendah dan beberapa faktor lainnya.
Dalam Rakor itu, Bupati MBD menjelaskan perkembangan kondisi wilayah Maluku Barat Daya terkait aktivitas perekonomian dan gambaran umum tentang kinerja Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah sementara membenahi sistem kinerja OPD maupun ASN melalui penerapan sistem kerja berbasis online.
Sementara untuk sektor perekonomian, Pemerintah Daerah di tahun-tahun yang lalu telah banyak memberikan bantuan kepada UMKM, diantaranya bantuan koperasi, bantuan kepada nelayan, maupun kelompok-kelompok usaha lainnya. Namun karena kurangnya pengawasan, bantuan tersebut tidak berkembang. Untuk itu kedepannya Pemerintah Daerah akan lebih selektif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat agar dari bantuan tersebut dapat mensejahterakan kehidupan keluarga dan masyarakat lainnya.
Pemerintah daerah juga sementara mengembangkan potensi-potensi lokal agar dapat ditingkatkan produksinya seperti di bidang pertanian, jagung, bawang merah, dan kacang-kacangan, sementara dibidang industri yakni tenun ikat.
Rapat dilanjutkan dengan mendengar usul dan saran dari Tim Pengendali Infalsi Daerah MBD terkait peranan Bank Indonesia dalam meningkatkan perekonomian di MBD.
Hadir dalam rapat ini Sekretaris Daerah, Drs. A. Siamiloy, M.Si, Perwakilan Badan Pusat Statistik Kab. MBD dan Tim Pengendali Infalsi Daerah Kab. MBD.(*)
