JURNALMALUKU– Kantor Staf Presiden (KSP) melaksanakan rapat koordinasi lanjutan terkait perkembangan Maluku Lumbung Ikan Nasional (M-LIN). KSP ingin memastikan bahwa MLIN tetap on the track mengingat merupakan janji Presiden terhadap rakyat Maluku.
“Dalam monitoring KSP, ada polemik beberapa minggu terakhir di kalangan masyarakat Maluku, isu batalnya MLIN mendominasi perbincangan berbagai kalangan di maluku”, terang Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta saat memberikan sambutan pada kegiatan rakor tersebut (21/01/2022).
Febry juga menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat secara tegas tidak pernah berencana memindahkan MLIN ke daerah lain dan saat ini proses pematangan pembangunan sedang dilaksanakan, baik pengadaan lahan, konstruksi, maupun pembiayaan.
Febry menekankan, pentingnya percepatan implementasi proyek MLIN yang menjadi harapan besar masyarakat Maluku sehingga sumberdaya perikanan yang melimpah di Maluku dapat termanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat di sana. Lanjut Febry, MLIN telah masuk dalam Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 7/2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional dengan nama Proyek Pelabuhan Ambon Baru.
Adapun Pelabuhan Ambon Baru terdiri dari Pelabuhan Logistik dan Pelabuhan Perikanan terintegrasi yang dilengkapi dengan fish market bertaraf Internasional sehingga produk perikanan yang dihasilkan oleh nelayan Maluku dapat langsung ekspor ke pasar internasional.
Dalam rapat tersebut, Ikram Sangaji selaku Asdep Perikanan Tangkap Kemenko Marves juga menyampaikan bahwa Proyek MLIN berjalan dan Pemerintah terus mematangkan proses perencanaan.
“saat ini telah dibentuk tim KPBU yang terdiri dari perwakilan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan Perikanan yang bertugas merencanakan proyek MLIN tersebut”, sebut Ikram.
Ikram melanjutkan, memang ada kendala terkait dengan lahan untuk lokasi Pelabuhan, karena ada informasi bahwa pada calon lahan di wilayah Way dan Liang terdapat indikasi ranjau sisa perang dunia kedua yang bisa membahayakan dan saat ini sedang diperdalam informasinya.
“Menyikapi perkembangan terkini, Kementerian perhubungan telah memerintahkan Pelindo untuk segera melakukan Studi Kelayakan Lokasi dan akan dilaksanakan ekspos hasil kajian pada pertengahan Februari mendatang’, terang Aries Wibowo dari kementerian Perhubungan.
Sementara Sidiq Pratomo dari Biro Perencanaan KKP menerangkan bahwa sistem rantai pasok dingin sebagai bagian dari cold chain bisnis perikanan di Maluku telah rampung pada tahap kajian dan saat ini sedang dalam perencanaan untuk berjalan paralel seiring dengan pembangunan fisik Pelabuhan.
Menutup Rapat, Alan Koropitan, Tenaga Ahli Utama KSP yang merupakan pimpinan rapat menetapkan timeline kepada para pihak terkait dengan finalisasi tim KPBU kedua pihak (KKP dan Kemenhub) pada minggu depan harus segera selesai terbentuk dan tim KPBU memberikan checklist dokumen tahapan sehingga bila ada kendala di lapangan, KSP dapat segera turun melakukan percepatan.
Dalam rapat tersebut hadir perwakilan Kemenko Marves Ikram Sangaji (Asdep perikanan tangkap, Tri Aris Wibowo (Direktur Pelabuhan Perikanan, KKP), dan Aries Wibowo mewakili Direktur Kepelabuhanan Kemenhub. (J.am)
