JURNALMALUKU-Kunjungan Kerja dan Reses anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Mercy Christy Barends, ST ke Kabupaten Kepulauan Aru sekaligus melakukan Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Daerah (Pemda) dan para pimpinan BUMN di Kabupaten Kepulauan Aru yang berlangsung di lantai 2 Gedung BPKAD. Selasa 02/08/2022.
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Wakil Bupati Kepulauan Aru Muin Sogalrey, SE, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Drs. Moh Djumpa, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Udin Belsigawael, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD-red) serta Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru.
Mercy Christy barends yang juga sebagai anggota BANGGAR DPRI kepada Wartawan menjelaskan bahwa dalam Rapat Koordinasi tersebut mengevaluasi terkait dengan penggunaan dana perimbangan serta dana bagi hasil serta Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-red) tahun Anggaran 2022.
“Pertemuan kunjungan Reses tersebut terdapat beberapa catatan yang membuatnya harus menyampaikannya yaitu mengalami kenaikan inflasi sebesar 5% pada seluruh komoditi, termasuk komoditi energi serta beberapa bahan pokok lainnya,”ungkap Mercy
Dijelaskanya, dari sisi angka hari ini memang beta harus bilang negara lagi berat dari ruang fiskal karena inflasi cukup tinggi hari ini kita tembus 5% dan dengan seluruh komoditi global naik termasuk komoditi energi komoditi bahan pokok dan lain-lain semua juga itu bergerak membuat pikiran kita hari ini adalah bagaimana memperkuat kebijakan untuk menyangga kelangsungan hidup masyarakat kecil daya beli masyarakat terjaga dan mereka tetap bertahan untuk kehidupan sehari-hari.
” Pertemuan ini juga membicarakan tentang anggaran APBN dan juga membicarakan kouta Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan oleh nelayan lokal di Kabupaten Kepulauan Aru, dan saya berharap akan di tambahkan lagi stasiun pengisian bahan bakar bagi nelayan lokal tersebut, khususnya Bahan Bakar Minyak bersubsidi, ” pungkasnya.
Dijelaskanya, selain Anggaran, ada juga Subsidi energi yaitu Subsidi Listrik dan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM-red) baik Solar maupun Minyak Tanah. Sejumlah Subsidi tetap kita amankan diantaranya Subsidi Energi Subsidi Listrik kemudian Subsidi untuk Bahan Bakar antara lain itu bahan Solar kemudian Minyak Tanah dan per 1 Januari ini Pertalite juga masuk dalam kebijakan subsidi.
“Pasca Pandemi covid 19 kuota tersebut dipertahankan atau diupayakan sehingga distribusinya tepat pada sasaran, tepat waktu, serta menghindari kelompok masyarakat yang seharusnya mendapat subsidi tersebut,” jelas Mercy.
Mercy yang juga sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan itu menjelaskan, pasca covid 19 kemarin kuota kita pertahankan atau sedapat mungkin upayakan sehingga pola distribusinya itu bisa tepat antara tempat waktu dan distributor dan yang kedua adalah menghindari kelompok-kelompok masyarakat yang bukan peruntukannya mendapat subsidi kita buka ini tapi untuk di wilayah-wilayah sulit kita enggak bisa pakai pola yang demikian karena kalau misalnya pakai sistem card atau sistem barcode atau sistem yang paling di pusat kabupaten kota kalau dari pulau-pulau kecil udah tidak mungkin jadi dan dalam rapat saya mengusulkan dua skema yang digunakan untuk subsidi yaitu subsidi yang baik sifatnya online maupun yang sifatnya on eh offline untuk yang online silakan diberlakukan di wilayah-wilayah yang sudah maju teknologinya infrastruktur distribusi BBM dan yang lain-lain.
Lanjud Mercy, selain itu, kita juga mendorong dan mengawal kepentingan masyarakat agar subsidi listrik atau BBM tersebut untuk tetap tetap dijamin dalam subsidi energi nasional, subsidi nasional sebesar 205 Triliun Rupiah terjadi penambahan dari total 578 triliun rupiah.
“Urusan subsidi energi ini apakah listrik atau BBM betul-betul bisa tetap mengawal kepentingan masyarakat kecil jadi untuk listrik 450 KV dan 900 KV atau watt bersubsidi itu tetap kita jamin di dalam subsidi energi secara nasional total subtitusi nasional kita hari ini 500 dan triliun sepertinya ada terjadi,” jelasnya.
Lanjut Mercy, Keuntungan lagi peningkatan mungkin sampai dengan 578 sekian triliun dari total APBN Nasional 3000 sekian triliun nanti tinggal lihat dia datang mengirimnya kecil-kecil kayak gitu dari subsidi 529 triliun itu sekitar 100 sekian 154 miliar itu terbagi 79 miliar itu untuk listrik kemudian ditambah dengan dilanjutkan dengan kompetensi ke PLN karena sudah hampir 10 tahun ini PLN tidak menaikkan tarif dasar listrik untuk pelanggan miskin dan non miskin yang 450 dan 900 watt itu di kantor oleh negara dan setiap tahun negara harus bayar ke PLN kalau nggak PLN collaps jadi itu kita tetap kawal asumsinya kalau eee apa namanya kebijakan subsidi energi ini terus kita kawal minimal masyarakat bisa mengembangkan usahanya perputaran ekonomi tetap jalan.
” Selain dari membicarakan tentang Subsidi Energi Nasional, Rapat Koordiansi tersebut juga membicarakan tentang persoalan kucuran Dana Desa secara Nasional khususnya di Kabupaten Kepulauan Aru. Sementara terkait dengan Subsidi BBM bagi Nelayan di daerah pesisir khusunya di Kabupaten Kepulauan Aru, dirinya mendorong Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru untuk dapat menambahkan satu untuk stasion pengisian BBM khusunya bagi para Nelayan,”ungkapnya.
Dijelaskan juga, stok BBM khususnya bagi Nelayan berkurang karena diakibatkan adanya penambahan motor atau kapal Nelayan yang sangat banyak sehingga stok berkurang, namun adanya terjadi penambahan BBM khususnya bagi Nelayan karena Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Aru telah berkoordinasi bersama Pertamina sehingga terjadi penambahan kuota khusus bagi para Nelayan.
Selain itu, dirinya pun mendorong Pemda untuk penambahan BBM satu harga pada beberapa Kecamatan, serta SPDN, sehingga SPDN tersebut bisa dikelola oleh kelompok Nelayan atau koperasi Nelayan di Kabupaten Kepulauan Aru yang tercinta ini.
“Urusan distribusi BBM ke masyarakat untuk mendongkrak ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil sekarang kita bicara tentang kuota tadi kita bicara panjang lebar senang sekali ya, untuk dalam koordinasi dengan Pertamina dengan kepala dinas DKP tahun ini dari 20 sampai 150 naik sampai dengan 180 kl kepentingannya untuk melayani kecil apakah di bawah 30 GT dan seterusnya tapi ada catatan apa 30 GT walaupun untuk ukuran kita itu untuk ukuran pelayaran,” ungkapnya.
Dijelaskanya, namanya pengelolaan pengelolaan apa namanya penangkapan perikanan itu terkategori katanya kecil tapi kalau dibandingkan dengan nelayan pesisir kapal 30 jangankan 30 GT, 5 GT, 10 GT aja kalau sudah datang ambil itu stok BBM subsidi kan bagaimana dengan Nelayan kecil jadi tadi sudah dibicarakan untuk segera mempercepat hadirnya SPDN nelayan tadi kan sudah dibicarakan kita sudah dapat kata sepakat Kepala Dinas akan bergerak cepat juga untuk persyaratan-persyaratan terutama dengan KKP akan segera diproses sehingga SPDN ini ada bagusnya juga alangkah baiknya kalau bisa dikelola oleh Asosiasi yang lain atau Koperasi Nelayan jadi dari Nelayan untuk Nelayan dan kalau yang Nelayan tidak lagi dikelola oleh pemilik pemilik modal besar dalam rangka pengelolaan BBM jadi dan lain-lain kecil ini nah jadi ini semua upayakan ya setiap tahun untuk pengadaan dan yang terakhir ini untuk meningkatkan kuota untuk peningkatan kualitas.
Dalam kunjungan Reses dan rapat koordinasi Mercy juga mengikutsertakan dan mendorong kepala PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara juga Pemerintah Kabupaten, DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, agar secepatnya menyelesaikan persoalan terkait 4 Unit PLDT yang hingga kini belum dapat menerangi beberapa Desa yaitu PLTD di Marlasi, Benjina serta Tabarfane, serta Desa Wokam.
“Untuk persoalan PLTD yang berada di Desa Wokam yang hingga kini belum ada penyelesaian terhadap status tanah, serta 3 PLTD yang berada tiga Kecamatan yaitu, Aru Utara, Aru Tengah dan Aru Selatan Utara terkendala pada Surat layanan Operasinya untuk dapat di masukan dalam anggaran perubahan pada Pemda Aru tahun 2022 ini,” pintanya.
Mercy juga mengatakan agar dana desa tersebut benar-benar di kelola oleh pemerintah desa itu sendiri, pemanfaatan Dana Desa tersebut secara akuntabel dan transparan tentang pertanggungjawaban dana Desa tersebut, iapun mengharapakan agar dana tersebut diberikan oleh Negara untuk kepentingan Desa, sehingga tidak lagi ada pihak-pihak mencari keuntungan lewat dana Desa, khususnya bagi para supplier.
“Masalah evaluasi pemanfaatan Dana Desa tadi sudah dibicarakan tentang lebar soal apa namanya kebutuhan hasil musyawarah dari masyarakat kita sangat berharap berdasarkan musyawarah tadi berkaitan dengan pemanfaatan Dana Desa yang pertama dari sisi pengelolaannya pertama dia harus akun tabel transparan tentang tanggung jawab kemudian apa namanya terukur atas dampaknya bagi masyarakat Desa pengembangan kawasan strategis desa harus dengan penggunaan dana desa dan yang ketiga partisipasi masyarakat dalam penggunaan Dana Desa yang kedua kita menyentil keras soal mekanisme pemberian Dana Desa bukan saja di Kabupaten Kepulauan Aru, hampir banyak Desa-Desa yang lain indikasi Dana Desa berputar sangat besar sekali di tingkat suppliernya dengan pelipat gandaan satuannya berkali-kali lipat sehingga akhirnya yang terjadi adalah uang Dana Desa yang dari Negara” tutupnya.(JM.AD)
