JURNALMALUKU-Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DPJB) Provinsi Maluku Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Moudy Hermawan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Saumlaki, Sudi Bawa Suwita bersama Tim melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Kunjungan kerja tim perwakilan dari Kementerian Keuangan ini bertujuan untuk melakukan audiens dengan pemerintah daerah MBD terkait dengan percepatan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Th. Noach didampingi Wakil Bupati MBD Agustinus L. Kilikily dan Sekretaris Daerah Kab. MBD A. Siamiiloy Kegiatan Audiens antara Kakanwil DPJB dengan Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati, Senin (29/8/2022).
“Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan salah satu kabupaten yang sudah baik dalam penyerapan anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Untuk penyaluran TKDD Tahun 2022, Kabupaten MBD berada diatas rata-rata secara provinsi bahkan nasional,”ungkap Hermawan dalam sambutannya.
Hermawan menjelaskan, ketika Pemerintah sudah menyediakan alokasi dana baik berupa dana perimbangan, DAU, DAK Fisik maupun non fisik, Dana Desa, Dana bagi hasil, yang ditransfer ataupun lewat APBN yang penting pertama dilakukan adalah cepat dalam penyerapannya. Karena kalau tidak cepat, maka ekonomi di daerah tersebut dan masyarakatnya akan lama menerima hasil dan manfaatnya.
“Tahapan dalam penyaluran TKDD ini adalah cepat, berkualitas dan akuntabel. Apabila sudah cepat dalam penyerapan, tahap yang berikut adalah berkualitas dalam belanjanya. Apakah benar-benar dirancang, direncanakan dan dianggarkan sesuai dengan hasilnya. Ataupun apakah berkualitas sesuai dengan tujuan dan pemanfaatannya. Tahap yang terakhir adalah bagaimana dilaksanakan dengan akuntabilitas,”tuturnya.
Menurutnya, dengan pencapaian WTP pada Kab. Maluku Barat Daya selama 3 kali berturut-turut, maka Kabupaten MBD dikatakan sudah memenuhi 3 tahap tersebut hanya tinggal bagaimana mempersiapkan diri untuk lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya.
Sementara itu, Bupati Kabupaten MBD menjelaskan, prestasi yang didapat saat ini adalah atas kerja keras dan kerja bersama-sama dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka penilaian sementara untuk Maluku Barat Daya adalah yang tercepat. Ini disebabkan MBD tidak punya pilihan lain, selain menyesuaikan diri dengan kabupaten/kota yang lain.”Sebuah falsafah hidup yang menjadi pegangan hidup, lahir sebagai orang miskin adalah takdir, tetapi mati sebagai orang miskin adalah sebuah kebodohan. Apabila Kab/Kota lain bisa berlari kencang maka MBD juga bisa berlari kencang ataupun apabila Kab/kota lain berkerja dengan cepat maka MBD pun akan berupaya untuk bekerja dengan cepat. Harapan kami hanyalah dapat berdiri sama tinggi dengan kabupaten/kota lain di negeri ini,”tutur Bupati.
Bupati juga menjelaskan bahwa pembangunan saat ini lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur di kecamatan-kecamatan mengingat akses jalan dan transportasi yang masih sangat sulit untuk beberapa daerah di wilayah MBD ini dengan harapan akan lebih mempermudah akses para petani ataupun masyarakat dalam aktivitas ekonominya.
Dalam kegiatan ini juga diserahkan penghargaan kepada Desa Werwaru selaku desa yang penyaluran dana desa tercepat di lingkup pemerintah daerah Maluku Barat Daya.
Juga diserahkan penghargaan untuk Pemda MBD sebagai daerah penyalur tercepat DAK Fisik di Propinsi MalukuTahun 2022 dijelaskan untuk penyaluran DAK Fisik yang total alokasi sebesar Rp. 149,6 milyar, yang masuk dalam rencana kegiatan sebesar Rp. 123,4 milyar dan yang telah dikontrakkan sebesar Rp. 121,2 milyar. Sementara itu untuk penyalurannya, Tahap pertama telah disalurkan Rp. 23 Milyar ke 11 bidang DAK yang dialokasikan dan tahap kedua, Rp. 14,9 milyar sudah disalurkan ke 4 bidang dari 11 bidang yang dialokasikan.
Untuk Dana desa, dari total anggaran sebesar Rp. 94 milyar, yang sudah tersalur adalah BLT tahap pertama dan kedua masing-masing sebesar Rp. 22,5 milyar dan BLT triwulan 1, 2 dan 3 masing-masing sebesar Rp. 7,7 milyar. Dana desa untuk Pemda MBD sudah tersalurkan tahap pertama dan tahap kedua.
Tahap ketiga sementara sedang diproses atau dipersiapkan.Di samping audiensi terkait dengan percepatan penyaluran TKDD tahun 2022, juga disampaikan terkait dengan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
Ada beberapa skema pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk oleh Kementerian Keuangan. Fokus pemberdayaan diarahkan pada UMKM khususnya usaha mikro baik usaha mikro, super mikro maupun ultra mikro.
Pembiayaan pada UMKM pada Kementerian Keuangan dilayani oleh Badan Layanan Usaha Pusat Investasi Kementerian Keuangan. Skema ini juga mencari salah satu Koperasi atau UMKM yang berkinerja dan memiliki pengelolaan keuangan yang baik untuk dipersiapkan sebagai penyalur skema pembiayaan ini dengan bunga sebesar 4 persen, sehingga UMKM dapat mengakses permodalan usaha lain disamping program pemberdayaan melalui Kredit Usaha Rakyat.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi antar organisasi perangkat daerah dengan tim Kanwil DJPB Provinsi Maluku. (JM).
