JURNALMALUKU-Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Benyamin Th. Noach, ST, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku pada Selasa (10/9/2024) di Auditorium Kantor BPK Provinsi Maluku. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK serta penanganan kerugian daerah, guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Maluku.
FGD tersebut juga dihadiri oleh Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku beserta jajaran, para Bupati dan Walikota se-Maluku, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, dan Kepala BPKAD dari seluruh kabupaten/kota di Maluku.
Pada acara tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku bersama para Bupati dan Walikota secara resmi menandatangani kesepakatan untuk mempercepat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Penandatanganan ini menjadi wujud komitmen nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Bupati MBD, dalam kesempatan itu, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pendampingan yang diberikan oleh BPK Provinsi Maluku kepada setiap pemerintah daerah. Menurutnya, hal ini berdampak positif terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam penyiapan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Bupati Noach juga menegaskan bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, tidak bisa dilakukan oleh BPK saja. Diperlukan komitmen serta aksi nyata dari pemerintah daerah, serta sinergi antara BPK dan pemerintah daerah, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di masa mendatang.
Ia juga mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan FGD ini sebagai forum diskusi, berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta mencari solusi atas berbagai permasalahan yang ada, sehingga dapat mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK dan penanganan kerugian daerah.
Bupati berharap agar komitmen pemerintah daerah terus ditingkatkan dan menjadi perhatian khusus bagi setiap unsur organisasi perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK serta menyelesaikan kerugian daerah di Kabupaten MBD.
