JURNALMALUKU-Antusias penyambutan kedatangan Presiden Partai Buruh Said Iqbal di Maluku khususnya Kota Ambon jadi momen dalam perjuangan hak masyarakat kecil. Hal ini membuat dirinya menitipkan 9 point prioritas Omnibus Law yang menjadi catatan penting
Said Iqbal dalam paparannya menyampaikan, ada 9 poin di Omnibus Law cipta kerja yang kita persoalkan pertama, upah minimum yang murah, kedua outsourcing seumur hidup, ketiga interen kontrak yang berulang-ulang seumur hidup tanpa periode, keempat uang pesangon yang murah, kelima PHK yang mudah tanpa perlindungan bagi kaum buruh, ke-enam perlindungan cuti buat perempuan yang mengambil cuti haid dan cuti melahirkan.
“Tidak ada kepastian upahnya termasuk istirahat panjang atau cuti panjang selama 2 bulan setelah bekerja 6 tahun dihapus kami minta dikembalikan kepastian, susah buat buruh perempuan yang mengambil cuti haid cuti melahirkan harus dibayar,”ungkap Iqbal di Hotel Golden Palace, Rabu (22/02/2023).
Yang ketujuh, kata Iqbal, pengaturan jam kerja kan ada teman-teman baca satu hari libur untuk enam hari kerja, kalau yang 5 hari kerja 2 hari liburnya gimana tidak ada harus dimasukkan, terus ke depan tenaga kerja asing jangan langsung masuk tapi harus dapat izin dulu baru bisa kerja.
“Kalau dalam perpu dan Omnibus Law ini adalah kerja dulu izinya baru diurus kemudian itu kami tidak setuju karena unskill workes buruh kasar bisa masuk bekerja mengancam untuk pekerja lokal. Dan kesembilan beberapa sanksi pidana yang ada di undang-undang nomor 13 dikembalikan jangan dihapus,”tutur Iqbal.
Iqbal juga menambahkan, 16 provinsi ini memang menjadi target utama perolehan kursi partai buruh yaitu target kami secara nasional ada 20 sampai 30 kursi DPR RI 100 DPRD provinsi se-Indonesia 600 sampai 700 kursi DPRD kabupaten/kota se-Indonesia.
“Untuk Maluku tentu, kita mengharapkan satu kursi DPR RI minimal kemudian untuk DPRD Provinsi Maluku satu fraksi, saya nggak tahu mungkin sekitar 5 sampai 6 kursi untuk DPRD kabupaten/kota tadi ketua provinsi bung Maks menyampaikan di tiga kabupaten kota yang prioritas akan ada satu fraksi di tiap-tiap kabupaten kota,”terangnya.
Dirinya menyampaikan, sedangkan untuk lolos parlementer interpersonal harus 6,5 juta suara dengan demikian 16 provinsi utama itu sudah terkumpul 4,57 juta suara di 22 provinsi lainnya berarti akan terkumpul sekitar 2 juta suara sehingga totalnya adalah 6,5 juta suara.
“Target kami ada 10 bupati atau walikota atau wakilnya yang berasal dari partai Buruh nah itulah target utama dari roadshow persatuan buruh,” terangnya.
Iqbal juga menjelaskan, partai Buruh didirikan sejak awal, karena persoalan Omnibus Law cipta kerja dengan demikian rencana pemerintah dan DPR yang akan mengesahkan perpu tentang Omnibus Law cipta kerja menjadi undang-undang akan ditolak oleh partai buruh inilah isi utama partai buruh.
“Langkah-langkah yang akan diambil oleh partai buruh tentu meyakinkan presiden Jokowi untuk memperbaiki atau menghapus, mengeluarkan cluster ketenagakerjaan dari Omnibus Law dan juga isu petani dimana larangan impor pada saat panen raya omnibus law diperbolehkan di undang-undang nomor 19 tahun 2013 dilarang harus dikembalikan ke undang-undang nomor 19,” ulas Presiden Partai Buruh.
Dirinya juga menegaskan, strategi yang akan kami lakukan selain bertemu dengan bapak presiden adalah kenapa tidak ketemu dengan DPR karena mosi tidak percaya kepada DPR. Kami tidak percaya dengan DPR makanya didirikan partai buruh.
“Strategi yang kedua long march nanti dari ujung Jawa paling timur Banyuwangi jalan kaki kadir partai buruh sampai Jakarta dari ujung barat yaitu dari merak jalan kaki sampai Jakarta akan mengkampanyekanpenolakan Omnibus Law dalam cipta kerja. Saya ingin bersama Omnibus Law tentu kita menolak undang-undang KUHP ya kami juga menolak undang-undang PPSK sektor keuangan terkait JHT yang hanya bisa diambil kalau udah pensiun kita tolak,”ujarnya.
Rancangan undang-undang, tutur Iqbal, kesehatan kita tolak juga karena BPJS di bawah Kementerian menteri ya dan dewan BPJS unsur buru dikurangi jadi satu dan organisasi dokter itu cukup satu ID saja supaya profesional. Hal lain yang kita persoalkan adalah sahkan RUU DPRD perlindungan pekerjaan rumah tangga hal-hal yang lain nanti tentu kita bisa jelaskan di 13 platform.(JM.ES).
