JURNALMALUKU—Komisi I DPRD Provinsi Maluku melaksanakan rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra di Ruang Paripurna DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon, Rabu (19/11/2025).
Rapat tersebut membahas laporan realisasi anggaran tahun 2025 sekaligus menghimpun masukan OPD terkait penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026.
Anggota Komisi I yang juga tergabung dalam Badan Anggaran DPRD Maluku, Ismail Marasabessy, mengungkapkan sebagian besar OPD telah menyampaikan realisasi anggaran dengan capaian yang cukup baik.
“Sejauh ini, rata-rata OPD sudah melaporkan realisasi anggaran hingga 90 persen. Ini menunjukkan penyerapan anggaran berjalan optimal,” ujar Marasabessy.
Ia menekankan bahwa masukan dari OPD sangat penting untuk memperkuat penyusunan rencana kerja tahun depan. Informasi tersebut akan menjadi bahan pembahasan di Badan Anggaran sebelum disepakati dalam KUA-PPAS.
“Rapat ini kami lakukan lebih awal sebagai langkah antisipatif. Kami ingin mengetahui gambaran realisasi 2025 dan kebutuhan anggaran tiap OPD untuk tahun 2026,” jelasnya.
Namun, Marasabessy turut mengungkapkan kekhawatiran adanya indikasi penurunan anggaran bagi beberapa OPD pada tahun 2026. Bahkan, sejumlah alokasi diperkirakan hanya mencapai 65 persen dari pagu anggaran tahun sebelumnya.
“Ini perlu kita cermati bersama. Jangan sampai OPD, terutama OPD yang memiliki kontribusi pendapatan, justru tidak bisa maksimal menjalankan program tahun depan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pembahasan di Badan Anggaran harus dilakukan secara cermat agar setiap OPD memperoleh alokasi anggaran yang sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.
“Kita ingin perencanaan anggaran dilakukan lebih matang sejak awal, sehingga proses penetapan KUA-PPAS nanti dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” tutup Marasabessy. (JM–AL).
