JURNALMALUKU – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyatakan komitmennya untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat melalui kerja sama strategis dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kerja sama ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kunjungan Tim OJK ke Saumlaki pada Selasa (6/5/2025) disambut langsung oleh Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa, di Ruang Rapat Kantor Bupati. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas penguatan literasi keuangan serta perlindungan masyarakat dari praktik pinjaman online (pinjol) ilegal yang semakin marak.
“OJK bukan hanya lembaga pengawas sektor jasa keuangan. Mereka juga harus hadir untuk mengedukasi masyarakat, terutama dalam hal penguatan modal dan pemahaman sistem keuangan yang sehat,” ujar Bupati.
Dirinya menegaskan, pentingnya edukasi keuangan agar masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), tidak terjerat dalam skema pinjaman ilegal yang sering kali merugikan. Menurutnya, akses terhadap pembiayaan yang aman dan legal harus menjadi prioritas dalam membangun kemandirian ekonomi lokal.
Salah satu instrumen yang menjadi fokus dalam kolaborasi ini adalah penguatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Inisiatif ini digagas oleh OJK bersama pemerintah daerah, sektor perbankan, dan lembaga keuangan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat yang selama ini belum terlayani secara optimal.
“TPAKD berperan besar dalam mempercepat inklusi keuangan di daerah, membuka akses modal bagi pelaku usaha, dan pada akhirnya turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” kata perwakilan OJK dalam pertemuan tersebut.
Sebagai perbandingan, Bupati juga menyinggung keberadaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang selama ini fokus pada pengendalian harga kebutuhan pokok. Sementara TPAKD hadir untuk memastikan masyarakat memiliki akses ke layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Pemkab Kepulauan Tanimbar optimistis, melalui kerja sama yang erat dengan OJK dan seluruh pemangku kepentingan, masyarakat akan semakin melek keuangan, terhindar dari praktik keuangan ilegal, serta mampu memanfaatkan peluang ekonomi secara lebih bijak dan berdaya saing.(JM.ES).
