JURNALMALUKU – Universitas Pattimura (Unpatti) bersama Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Local People Study (LPS) guna memetakan kesiapan masyarakat lokal menghadapi peluang dari Proyek LNG Abadi di Blok Masela yang akan beroperasi pada 2029.
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati MBD, Rabu (23/7/2025), menjadi langkah awal untuk memastikan keterlibatan masyarakat Maluku dalam proyek strategis nasional senilai Rp336,9 triliun tersebut.
Mewakili Bupati, Pj. Sekretaris Daerah MBD, Drs. Daud Reimialy, menegaskan bahwa Blok Masela harus menjadi peluang nyata bagi masyarakat, terutama dalam penyediaan tenaga kerja lokal.“MBD sebagai wilayah terdampak langsung perlu memastikan proyek ini memberikan manfaat inklusif dan berkelanjutan. SDM lokal harus siap dan terlibat aktif,” tegas Reimialy.
Ia menekankan pentingnya pemetaan karakteristik tenaga kerja lokal, termasuk tantangan dan strategi peningkatan kapasitas yang relevan dengan kebutuhan industri migas.
Sementara itu, Koordinator Tim LPS Unpatti untuk MBD, Dr. Bruri Melky Laimeheriwa, menyebut hasil survei menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kompetensi SDM lokal dan standar industri migas.
“Banyak pelatihan belum terarah. Lulusan belum siap terserap langsung oleh proyek karena tidak sesuai dengan kebutuhan riil, baik di bidang teknis maupun non-teknis,” ungkapnya.
Selain kompetensi teknis, ia juga menyoroti pentingnya penguatan mentalitas kerja, disiplin, serta pemahaman terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3), terutama karena tantangan geografis dan lokasi proyek yang terpencil.
Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat lokal dalam semua tahap—persiapan, konstruksi, hingga operasional—akan menjadi ukuran sejauh mana proyek Blok Masela benar-benar membawa manfaat bagi daerah.
“Blok Masela harus menjadi katalisator pembangunan Maluku, khususnya MBD. Jika SDM lokal disiapkan sejak dini, maka dampaknya bisa sangat besar dan berkelanjutan,” tutup Bruri.
Dengan FGD ini, Unpatti dan Pemkab MBD berharap lahirnya rekomendasi kebijakan dan program peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal yang terarah, aplikatif, dan berbasis kebutuhan nyata industri. (JM-EA).
