JURNALMALUKU – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar semakin serius mengendalikan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Ch. Ratuanak, secara resmi membuka program tersebut di Kecamatan Tanimbar Utara pada Jumat (21/3/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Temarlolan, Larat ini bertujuan untuk menjaga Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri dan Paskah.
Kehadiran Wakil Bupati disambut dengan penuh kehormatan melalui pengalungan syal tenun khas Bumi Duan Lolat serta doa adat dari para tetua Desa Ritabel dan Desa Ridool di Jembatan Wear Leta Owaralan.
Wakil Bupati Juliana Ratuanak dalam sambutannya menegaskan, bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya harus dijamin oleh negara.
“Kenaikan harga beras secara makro berdampak pada inflasi dan tingkat kemiskinan, sementara secara mikro memengaruhi pengeluaran rumah tangga serta ketahanan pangan masyarakat,” ungkap Ratuanak.
Ia juga mengutip data SUSENAS BPS 2024 yang mencatat bahwa beras menyumbang inflasi sebesar 3,33% pada tahun 2024. Oleh karena itu, Gerakan Pangan Murah menjadi strategi utama pemerintah daerah untuk memastikan harga tetap stabil dan daya beli masyarakat terjaga.
Lebih lanjut, Ratuanak menyampaikan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam Rakornas Pangan 2025, yang menegaskan pentingnya stabilisasi harga pangan melalui operasi pasar dan bantuan pangan.
“Presiden telah menginstruksikan agar pemerintah pusat dan daerah bekerja sama menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, terutama menjelang HBKN seperti Idul Fitri dan Paskah,” tegasnya.
Meski berkomitmen menjaga stabilitas harga, Pemkab Kepulauan Tanimbar mengakui adanya tantangan besar dalam distribusi pangan.
“Ada beberapa kendala utama seperti rantai distribusi yang tidak efisien, pasokan yang belum mencukupi, waktu panen yang bervariasi, serta sarana dan prasarana transportasi yang masih kurang mendukung,” jelas Ratuanak.
Ia menambahkan bahwa kondisi geografis Kepulauan Tanimbar yang terdiri dari pulau-pulau terpencil juga berpengaruh terhadap keterjangkauan pangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi khusus agar kebutuhan pangan tetap terpenuhi secara berkesinambungan.
Melalui Gerakan Pangan Murah, Pemkab Kepulauan Tanimbar berharap masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.
“Ini bukan sekadar pasar murah, tetapi upaya pemerintah untuk menekan inflasi dan memastikan masyarakat tetap bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga yang wajar,” tutur Ratuanak.
Ia juga menegaskan bahwa program ini akan terus berlanjut, terutama di daerah-daerah dengan tingkat inflasi pangan yang tinggi, seperti Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Tanimbar Utara.
Pemkab Kepulauan Tanimbar juga menggandeng berbagai pihak, mulai dari petani, peternak, kelompok tani (Gapoktan), hingga pelaku usaha lokal, agar manfaat dari program ini dapat dirasakan secara luas.
“Kami ingin masyarakat tahu bahwa pemerintah hadir untuk mereka. Oleh karena itu, sosialisasi dan publikasi program ini sangat penting agar bisa tepat sasaran,” tambahnya.
Acara ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ketua Komisi 2 DPRD dan anggota, perwakilan Forkopimda, pimpinan OPD, Camat Tanimbar Utara, serta kepala desa dari Ritabel, Lelingluan, Watidal, dan Kelyobar.
Komitmen kuat dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan ini menunjukkan bahwa pengendalian harga pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga tanggung jawab bersama.
Melalui Gerakan Pangan Murah, diharapkan stabilitas harga pangan tetap terjaga, daya beli masyarakat meningkat, serta inflasi dapat ditekan demi kesejahteraan warga Kepulauan Tanimbar.(JM.ES).
