JURNALMALUKU-Mahasiswa asal Kabupaten Maluku Barat Daya (MDB) yang tergabung dalam Garda Aktivis Anti Korupsi Jakarta dan sejumlah pemerhati korupsi menggelar aksi demo di depan Kantor KPK Jakarta, Jumat (20/1/2023).
Aksi dilakukan bertujuan mendesak KPK memeriksa mantan Bupati MBD Barnabas Orno terkait kasus Korupsi Anggaran Rp.43.093.749.470 yang menjadi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) TAahun 2017 bagi pembangunan enam puskesmas.
Diketahui anggaran yang sudah disetujui Kementerian Kesehatan itu, oleh Barnabas Orno direalokasi untuk Rumah Sakit (RS) Pratama Letwurung dengan anggaran sebesar Rp.22.338.610.275. Akibatnya, enam puskesmas di pulau terluar tersebut tidak dapat dibangun.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan telah memberikan sanksi kepada Kabupaten MBD sehingga tidak mendapat bantuan anggaran sejenis untuk enam Puskesmas tersebut, sekalipun Pemda MBD pernah membuat surat pernyataan tertulis kepada Kementerian Kesehatan.
RS Letwurung sendiri sampai saat ini tidak dapat difungsikan karena tak pernah tercatat dalam database Kementerian Kesehatan sebagai RS yang diakui. Akibatnya, anggaran yang telah dikucurkan itu menjadi mubazir karena fungsi layanan kesehatan tidak pernah dilaksanakan.
Para pendemo ini mendesak KPK segera memanggil mantan Bupati MBD Barnabas Orno dan Sekda untuk diperiksa terkait dana korupsi anggaran DAK 2017.
KPK juga didesak turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan terhadap ASN yang terlibat dalam dugaan pengalihan anggaran DAK 2017 yang ternyata digunakan untuk pembangunan RS Pratama Letwurung, Babar Timur, Kabupaten MBD.
Ke enam puskesmas yang dimaksud adalah Puskesmas Serwaru, Ustutun (P. Lirang), Puskesmas Marsela, Puskesmas Wonreli, Puskesmas Ilwaki, dan Puskesmas Lelang.
Anggaran DAK afirmatif merupakan anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat dengan skema afirmatif bagi daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang memerlukan akselerasi pembangunan secara cepat.
Koordinator lapangan (korlap) M. Dikrun mengungkapkan kekecewaannya karena KPK tak pro aktif dan serius menangani masalah ini, bahkan sampai Barnabas Orno sudah menjadi Wakil Gubernur Maluku saat ini.
Dia berharap, KPK tidak tebang pilih dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sampai kapan pun Garda Aktivis Anti Korupsi Jakarta tetap berjuang meminta pertanggungjawaban Barnabas Orno. (JM).
