JURNALMALUKU – Persepsi sebagian pihak yang kerap menyebut Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa “terlalu banyak baronda” atau melakukan perjalanan dinas, kini mulai terbantahkan. Aktivitas yang selama ini dipandang negatif itu justru terbukti membuahkan hasil konkret bagi daerah.
Dukungan terhadap program strategis nasional tersebut mengemuka dalam kegiatan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2026 yang berlangsung di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Rabu (11/3/2026).
Melalui berbagai upaya koordinasi, komunikasi, dan lobi intensif dengan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berhasil mengamankan peluang pengembangan 20 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari program nasional yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dalam forum sosialisasi dan koordinasi Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026 di Ambon, Jauwerissa menegaskan bahwa kerja-kerja “baronda banyak” yang dilakukan pemerintah daerah sejatinya merupakan bagian dari strategi memperjuangkan kepentingan Tanimbar di tingkat pusat.
Menurutnya, pada awalnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah mengusulkan Sembilan (9) lokasi kampung nelayan untuk tahun 2025, yang telah disurvei oleh tim KKP. Melalui proses komunikasi dan koordinasi yang intensif, jumlah tersebut meningkat menjadi 20 lokasi pada 2026 dan akan disurvey.
“Pada tahun 2025 kami mengusulkan 9 lokasi melalui berbagai proses baronda dan komunikasi dengan pemerintah pusat yang telah diverifikasi oleh KKP. Untuk tahun 2026 ini ada 11 lokasi tambahan lagi yang akan segera diverifikasi,” ujar Jauwerissa.
Dengan demikian, total lokasi Kampung Nelayan Merah Putih yang diusulkan oleh Kabupaten Kepulauan Tanimbar kini mencapai 20 titik, sebuah capaian yang dinilai menjadi bukti nyata hasil perjuangan pemerintah daerah dalam memperjuangkan program strategis bagi masyarakat pesisir.
Program Kampung Nelayan Merah Putih sendiri merupakan program prioritas nasional yang bertujuan memodernisasi sektor perikanan tangkap melalui pembangunan infrastruktur perikanan, penguatan kapasitas nelayan, serta pengembangan kawasan ekonomi berbasis kelautan.
Jauwerissa juga menilai kehadiran proyek strategis nasional Inpex Blok Masela di wilayah Kepulauan Tanimbar akan semakin memperkuat potensi pengembangan sektor kelautan dan perikanan di daerah tersebut.
Menurutnya, pembangunan kampung nelayan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga harus diawali dengan pendampingan masyarakat agar pengelolaan kawasan dapat berjalan berkelanjutan.
“Kami di Kabupaten Kepulauan Tanimbar siap menerima lebih banyak pembangunan kampung nelayan. Tanimbar selama ini telah terbukti menjadi salah satu daerah pengekspor ikan terbesar di Maluku,” tegasnya.
Capaian ini sekaligus menjadi penegasan bahwa kerja-kerja diplomasi daerah di tingkat pusat yang sering dipersepsikan sebagai sekadar perjalanan atau “baronda” sejatinya merupakan bagian penting dari upaya memperjuangkan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.(JM.ES).
