JURNALMALUKU–Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Muhammad Latief, menyampaikan sejumlah arahan strategis pada High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Maluku, Selasa (25/11/2025) di Swiss-Belhotel Ambon.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekkot Ambon Robby Sapulette, Forkopimda Maluku, Kepala OJK, pimpinan OPD Provinsi Maluku dan Kota Ambon, narasumber dari Kementerian Perekonomian dan Kemandirian, Direksi Bank Maluku–Maluku Utara, serta peserta Rakorda lainnya.
Dalam sambutannya, Latief menegaskan bahwa memasuki triwulan IV tahun 2025, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat kolaborasi untuk menjaga stabilitas harga dan mempercepat digitalisasi layanan pemerintah daerah, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.
“Permintaan pasti meningkat, sementara Maluku sebagai provinsi kepulauan rentan menghadapi hambatan distribusi,” kata Latief.
Ia menilai kondisi tersebut membutuhkan langkah konkret, mulai dari menjaga kelancaran distribusi, memastikan kecukupan pasokan, hingga mengantisipasi potensi gejolak harga. BI juga merekomendasikan operasi pasar, gerakan pasar murah, optimalisasi cadangan pangan, sidak pasar, serta pemantauan neraca pangan.
Latief menekankan pentingnya menjaga ekspektasi masyarakat agar tidak terjadi panic buying menjelang HBKN. Berdasarkan data BI, inflasi Maluku Oktober 2025 tercatat 0,05%, menurun dari 0,29% pada bulan sebelumnya. Meski demikian, beberapa komoditas seperti beras, cabai, dan emas perhiasan tetap perlu diwaspadai.
Ia juga memaparkan perkembangan indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (IETPD), yang menunjukkan peningkatan signifikan. Pada Semester I 2025, terdapat 8 Pemda berstatus digital dan 4 Pemda berstatus maju. Latief mendorong optimalisasi pemanfaatan QRIS dan sistem pembayaran digital untuk memperkuat transparansi dan efektivitas PAD.
“Sinergi Pemda, BI, Bulog, dan seluruh lembaga terkait sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi Maluku,” tegasnya.
Sementara itu, Plh. Sekda Provinsi Maluku, Kasrul Selang, mengatakan kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kesiapan daerah dalam menghadapi lonjakan kebutuhan menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
“Upaya yang dilakukan bersama telah mendukung visi Maluku Terhubung, Maluku Terinformasi, Maluku Maju dan Sejahtera,” ujarnya.
Kasrul menyebut digitalisasi melalui TP2DD terus mengalami peningkatan, meski masih terdapat beberapa pemda yang indeks elektronifikasinya belum optimal.
Ia menegaskan bahwa HBKN selalu memicu peningkatan permintaan barang dan jasa. Karena itu, TPID dan TP2DD diminta memastikan pasokan, distribusi, dan stabilisasi harga kebutuhan pokok.
Kasrul juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan beroperasi dapur umum daerah untuk memenuhi kebutuhan sekitar 570 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program tersebut membutuhkan dukungan pengendalian suplai, terutama telur ayam dan komoditas pangan lain.
Ia mengapresiasi pemda yang aktif menyediakan informasi harga dan stok pangan melalui berbagai platform publik, karena dinilai mampu menjaga psikologi pasar dan menghindari kepanikan.
“Ketersediaan pangan hingga dua bulan ke depan aman, termasuk beras. Informasi harus disampaikan secara jelas kepada masyarakat,” katanya.
Kasrul juga menegaskan perlunya memperluas kanal pembayaran digital untuk belanja pemerintah dan layanan publik agar lebih efisien, aman, dan transparan.
Mengakhiri sambutan, ia mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum HLM dan Rakorda sebagai ruang konsolidasi dan percepatan.
“Kita tidak hanya membahas tantangan, tetapi merumuskan solusi yang bisa segera diimplementasikan,” pungkasnya. (JM–AL).
