JURNALMALUKU-Ketua DPD PDI Perjuangan yang juga selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Benhur George Watubun Soroti Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dinilai membawa dampak serius terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di berbagai daerah, termasuk Provinsi Maluku.
Ini di ungkapkan saat memberikan pengantar jelang dialog publik yang di selenggarakan PDIP Maluku, yang berlangsung di Pacific Hotel, Sabtu (17/5/2025).
Menurut Benhur, efisiensi anggaran yang menyentuh sektor pembangunan dan ekonomi makin memperburuk kondisi sosial masyarakat Maluku, yang saat ini berada di peringkat delapan provinsi termiskin di Indonesia.
“Efisiensi ini berdampak luas, apalagi Maluku kini berada di posisi ke-8 provinsi termiskin, setelah pemekaran sejumlah provinsi di Papua. Ini patut menjadi perhatian serius,” ungkap Benhur.
Ia juga mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, yang menyebutkan tingkat pengangguran di Maluku berada pada peringkat ke-26 secara nasional.
“DAK pembangunan terkena dampak, infrastruktur ikut terganggu, dan sektor ekonomi melemah. Ini bukan isapan jempol, tapi fakta di lapangan,” tegas Benhur.
Dirinya juga menyayangkan kebijakan efisiensi yang dijalankan di tengah membesarnya struktur kabinet di tingkat pusat.
“Publik bisa menilai sendiri. Di satu sisi efisiensi diterapkan, tapi di sisi lain struktur kabinet justru bertambah gemuk. Ini kesenjangan yang nyata,” tambahnya.
Meski demikian, PDIP tidak menolak kebijakan efisiensi tersebut. Menurut Benhur, melalui dialog publik ini pihaknya ingin memberikan kritik konstruktif agar kebijakan pusat lebih berpihak pada kondisi nyata daerah seperti Provinsi Maluku.
“Dialog ini bukan untuk memprotes, tapi sebagai bentuk tanggung jawab politik kami terhadap Masyarakat. Hasil diskusi akan kami rumuskan sebagai rekomendasi kepada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” kata Benhur.
Dialog tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Bappeda Provinsi Maluku Anthon Lailossa, Wakil Kepala Bank Indonesia Maluku R. Pratama, Akademisi UKIM Simo P. Soegijono, Akademisi IAIN Ambon Hasbollah Toisutta, serta anggota DPR RI Mercy Barends. Sejumlah organisasi kepemudaan dan undangan lainnya turut hadir, (JM-AL)
