JURNALMALUKU -Guna melindungi keberlangsungan penangkapan ikan oleh nelayan, Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Drs Murad Ismail dan lima provinsi lainya melakukan penandatanganan kesepakatan bersama di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (14/9/2021). Kesepakatan bersama diteken oleh Gubernur Maluku, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
Penandatanganan yang disaksikan Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA itu melahirkan deklarasi Dorong Ekonomi Kelautan untuk Kesejahteraan 6 Provinsi (DELTA 6). Sesuai namanya, deklarasi itu diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mendorong tumbuhnya industri perikanan dan kelautan.
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan, penandatanganan kesepahaman bersama dan Perjanjian kesepahaman bersama antara 6 Gubernur bertujuan melindungi para nelayan.” Utamanya nelayan kecil, merupakan visi maritim Presiden Jokowi,”Kata Moeldoko
Kesepahaman dan kerjasama itu, kata mantan Panglima TNI itu, selaras dengan UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan pemberdayaan nelayan dan membudidayakan ikan dan tambak.” Kerjasama 6 Gubernur ini merupakan implementasi dari keputusan mendesak bagi kepentingan 6 provinsi yang mengacu pada peraturan Mendagri Nomor 22 Tahun 2020,”jelasnya.
Dikatakan, kerjasama lintas sektor 6 provinsi yang mencakup seluruh aspek pemerintahan. “Setelah ditandatangani kesepahaman, hari ini dilakukan penandatanganan disektor kelautan dan perikanan. Terutama perlindungan bagi nelayan di lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi,”jelasnya.
Dengan adanya kesepahaman dan kerja sama yang dibangun ini, Menteri Trenggono menyatakan optimistis sektor kelautan dan perikanan akan berkontribusi lebih besar pada pertumbuhan ekonomi nasional dan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat di daerah.
Selain itu, ujar dia, program-program terobosan KKP yang berkaitan dengan perikanan budidaya juga akan mudah diimplementasikan di daerah.
“Keberhasilan program prioritas KKP tentu memerlukan dukungan dari pemerintah daerah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para gubernur pimpinan pemerintah provinsi beserta jajaran atas dukungan serta komitmen dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan,” paparnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa untuk memastikan implementasi kebijakan penangkapan terukur tersebut berjalan secara efektif dan efisien, KKP akan melakukan peningkatan pengawasan dengan sistem terintegrasi yaitu dengan kapal penangkapan ikan, kapal pengawas, satelit, dan adanya pusat pengendali.
PEWARTA :PATRICK PAPILAYA
