JURNALMALUKU-Gubernur Maluku Murad Ismail membuka resmi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Provinsi Maluku, di lantai 5 Hotel Santika Ambon, Kamis (13/4/2023).
Ismail dalam sambutannya mengatakan, berangkat dari visi, Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan, dan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2019-2024. Maka pembangunan Provinsi Maluku tahun 2024 merupakan tahun penentu keberhasilan pencapaian fisik tersebut yang merupakan bagian integral, dalam mewujudkan pembangunan nasional.
“Saya berharap Musrenbang ini mampu menghadirkan proses perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif dan akuntabel sehingga tercapainya perencanaan daerah yang semakin berkualitas,” harap Gubernur.
Dirinya menambahkan, tiga aspek menjadi fokus dalam pelaksanaan Musrenbang ini, pertama, perencanaan pembangunan tahun 2024 harus tetap memperhatikan berbagai dampak negatif akibat instabilitas keamanan dunia, ancaman inflasi maupun resesi global.
Kedua, Gubernur mengajak, seluruh pemangku kepentingan pembangunan di provinsi Maluku untuk optimis dalam mempersiapkan kualitas dan kompetensi SDM sebagai modal dasar untuk berdaya saing, serta penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam melaksanakan pembangunan di daerah.
Dirinya juga menerangkan, ketiga, kepada Bupati, Walikota agar melakukan sinergitas program daerah dengan program nasional, serta berkomitmen meningkatkan inovasi daerah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Maluku.
“Semoga forum strategis ini mampu dimanfaatkan secara maksimal serta menjadi ruang diskusi konstruktif dalam melahirkan berbagai gagasan, untuk menjawab berbagai isu strategis pembangunan yang sedang dihadapi,” tutup Gubernur.
Sementara itu, Bupati MBD Benyamin Noach yang turut menghadiri kegiatan tersebut mengatakan, Musrenbang RKPD ini sangat penting guna menyusun program daerah yang sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat, rumusan usulan program atau kegiatan dari provinsi Maluku yang didanai oleh APBD dan APBN.
“Ada sejumlah program atau kegiatan yang diusulkan ke Provinsi Maluku yang menjadi fokus pembangunan di Kabupaten MBD, sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah”, jelas Bupati.
Ia berharap, melalui Musrenbang ini, Pemerintah Provinsi Maluku dapat melakukan penajaman dan klarifikasi sehingga usulan daerah dapat diakomodir.
“Kami sangat mengharapkan dukungan Pemerintah Provinsi Maluku dalam menuntaskan beberapa program penting di MBD terutama upaya pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur dasar, penanganan stunting, pembukaan lapangan kerja serta peningkatan SDM,” harap Bupati.
Turut hadir dalam pembukaan Musrenbang Forkopimda Provinsi Maluku, Sekda Maluku Sadali Ie, Bupati/Walikota se-Maluku, para pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Bappeda dan Pimpinan OPD Terkait Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku dan Stakeholder pembangunan lainnya.(JM).
