JURNALMALUKU – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian., M.A., Ph.D memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) yang melibatkan kepala daerah se-Provinsi Maluku. Rakor ini dilaksanakan di Lantai 7 Aula Kantor Gubernur Maluku pada Kamis (11/01/2024).
Dalam rakor tersebut, Tito Karnavian membahas sejumlah isu penting, termasuk penyerapan APBD, evaluasi kebijakan pengendalian inflasi daerah, pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan netralitas ASN/pejabat negara dalam Pemilu 2024.
Salah satu poin penting yang disampaikan oleh Tito Karnavian adalah apresiasi kepada gubernur dan bupati/wali kota se-Maluku yang telah menyelesaikan naskah perjanjian dana hibah. Bahkan, sebagian dari mereka sudah menyerahkan anggarannya kepada KPU dan Bawaslu. Keberhasilan ini membuat Menteri Tito optimis bahwa Pilkada di Maluku dapat terlaksana dengan tertib karena telah memenuhi persyaratan anggaran.
Selain itu, Mendagri Tito Karnavian juga mengungkapkan bahwa Provinsi Maluku mencatat pertumbuhan ekonomi yang mengesankan pada triwulan III 2023. Dengan pertumbuhan sebesar 5,69 persen, Maluku berhasil menduduki peringkat kelima secara nasional. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan kota di Maluku.
Tito Karnavian juga menyoroti pentingnya penanganan inflasi, terutama setelah pandemi COVID-19. Perubahan pola permintaan yang terjadi selama pandemi berdampak pada pasokan dunia. Namun, Tito mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca-pandemi yang cukup baik, menempati peringkat 49 dari 185 negara dengan pertumbuhan sebesar 4,94 persen.
Gubernur Maluku, Murad Ismail, turut memberikan penjelasan tentang perkembangan pembangunan daerah Provinsi Maluku. Dia menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan III 2023 mencapai 5,69 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama. Selain itu, inflasi Provinsi Maluku pada tahun 2023 hanya sebesar 2,81 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya.
Dalam penanganan inflasi, Pemerintah Provinsi Maluku telah melakukan berbagai langkah, seperti penyelenggaraan pasar murah, rapat koordinasi pengendalian inflasi, kerja sama antardaerah, dan pemantauan harga dan stok pangan.
Selain Bupati MBD, Benyamin Th. Noach, ST, Rakor tersebut juga dihadiri Ketua KPU MBD, Kristiaan L. Talupoor, SH dan Ketua Bawaslu MBD, Marthinus Kerlely, SH. (*)
