JURNALMALUKU – Pemerintah Kota Ambon kembali menggelar kegiatan Wali Kota dan Wakil Walikota Jumpa Rakyat (Wajar) sebagai ruang terbuka bagi warga menyampaikan keluhan dan aspirasi secara langsung. Kegiatan yang berlangsung di Balai Kota Ambon, Jumat (11/4/2025), dipadati warga dari berbagai penjuru kota yang membawa sejumlah persoalan krusial.
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, didampingi Wakil Wali Kota, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Tujuannya untuk mendengar, mencatat, dan merespons setiap keluhan warga dengan cepat dan tepat sasaran.
Beberapa isu yang mencuat dalam forum ini antara lain persoalan air bersih, polemik penetapan raja definitif di sejumlah negeri adat, parkir liar yang semakin semrawut, serta pengaturan jalur angkutan umum yang dinilai belum efektif.
Salah satu keluhan datang dari Nurmiati, warga BTN Kanawa, Kebun Cengkeh, yang mengungkapkan keprihatinannya terhadap lonjakan tarif air bersih di daerahnya.
“Dulu saya hanya bayar sekitar Rp150 ribu, sekarang bisa tembus hingga Rp500 ribu. Padahal penggunaan air tetap sama. Ini sangat memberatkan,” keluhnya.
Sementara itu, seorang sopir angkutan umum jalur Passo meminta agar jalur Hunut dikembalikan melewati Jembatan Merah Putih (JMP), guna memperlancar pelayanan transportasi.
“Permasalahan antara jalur Passo dan Hunut sudah lama. Kami minta jalur Hunut kembali lewat JMP agar tidak bentrok dengan jalur lain,” ujarnya.
Merespons berbagai keluhan tersebut, Wali Kota Ambon menegaskan komitmen pemerintah untuk segera bertindak. Ia meminta seluruh kepala dinas segera mengambil langkah konkret guna menyelesaikan permasalahan yang disampaikan masyarakat.
“Saya minta Sekkot dan para kepala dinas menindaklanjuti semua laporan warga hari ini. Tidak boleh ditunda,” tegas Wattimena.
Terkait permasalahan air bersih, Wali Kota juga mengumumkan rencana Pemkot Ambon untuk segera mengambil alih pengelolaan PT DSA, penyedia layanan air bersih di kota ini.
“Ketersediaan air bersih adalah program prioritas. Karena itu, pengambilalihan PT DSA oleh Pemkot bukan lagi wacana, tapi langkah yang segera kami tempuh. Tak ada ruang untuk tawar-menawar,” ujarnya dengan nada tegas.
Sementara itu, menyangkut persoalan pemerintahan negeri, Wattimena menyoroti peran Badan Saniri Negeri yang dianggap dapat menghambat jalannya pemerintahan.
“Badan Saniri diangkat oleh Wali Kota. Kalau mereka menghalangi proses penetapan raja definitif, maka akan dibekukan dan diganti,” tandasnya.
Kegiatan “Jumpa Rakyat” pun mendapat sambutan positif dari masyarakat. Mereka menilai program ini sebagai sarana yang efektif untuk menyuarakan langsung persoalan yang mereka hadapi.
“Kami sangat mengapresiasi program ini. Pemerintah hadir dan mendengar langsung keluhan warga. Ini patut dilanjutkan secara rutin,” ungkap salah satu warga yang hadir.
Program “Jumpa Rakyat” merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Ambon untuk membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat, sekaligus mempercepat solusi atas persoalan yang dihadapi warga di tingkat akar rumput.(JM.AL)
