JURNALMALUKU-Tokoh Masyarakat Tanimbar Utara (Tanut) yang juga Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Omans Batlayeri mendorong Pemerintah Daerah Mencegah Inflasi dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di KKT dengan menggandeng pihak swasta dalam pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Batlayeri menegaskan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar didorong untuk proaktif dalam mengendalikan inflasi di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak, dengan cara mengandeng pihak swasta dalam pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility untuk digunakan sebagai perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.
“Saya minta kepada pak Penjabat Bupati Daniel E Indey untuk segera bentuk tim pengawasan yang melibatkan forum pimpinan daerah serta juga Pertamina,”kata Omans kepada wartawan di Tanimbar, Jumat (16/9/2022).
Dirinya mentuturkan, pasca kenaikan harga BBM pada 3 September lalu untuk wilayah kota Saumlaki pada SPBU yang ada relatif sama sesuai keputusan Pempus untuk jenis Pertalite Rp10.000 per liter. Sementara fakta untuk BBM yang disuplay ke kecamatan-kecamatan hingga desa-desa yang ada di Tanimbar, rakyat membeli dengan harga dua kali lipat yakni Rp20.000 per liternya.
“Efek domino yang dipicu kenaikan harga BBM perlu diantisipasi agar tidak mengerek angka inflasi terlalu tinggi di daerah. Dimana Peran Pemda dalam mengendalikan tingkat inflasi sangat dibutuhkan saat ini,”terangnya.
Politisi mudah ini menambahkan, dilain pihak kebijakan penyesuaian tarif untuk angkutan umum di KKT yang sampai saat ini belum mendapat kepastian harga. Alhasil, para supir angkutan umum akhirnya kebingungan dalam harga angkutan. Hal ini haruslah diperhatikan serius oleh Pemda.
“Kenaikan tarif pada angkutan umum tidak boleh hanya menguntungkan pihak tertentu. Kenaikan tarif angkutan umum dan jasa transportasi lain harus juga dapat meningkatkan kesejahteraan para supir,”tegas orang yang pernah duduki ketua DPRD KKT.
Batlayeri juga mengatakan, untuk anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk dana Desa (DD), dana alokasi umum (DAU), bantuan sosial (Bansos), serta belanja tidak tetap dapat diprioritaskan untuk jaring pengaman sosial rakyat miskin dan rentan miskin di seluruh Bumi
Duan Lolat.
Dirinya menandaskan, pendataan dan penyaluran subsidi bagi pekerja di sektor-sektor yang terdampak langsung terhadap kenaikan BBM harus dipercepat. Sejumlah sektor yang terdampak langsung antara lain pekerja jasa transportasi umum dan ojek, pelaku usaha mikro kecil menengah, nelayan atau pekerja di sektor perikanan, hingga pekerja di sektor pertanian dan pangan yang mengandalkan angkutan logistik.
“Berikan bantuan berupa perlindungan sosial kepada mereka yang benar berhak menerima. Jangan karena itu sauada atau keluarga jadi harus dikasih,”pungkasnya.(JM.ES).
