JURNALMALUKU – Usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada pemerintah pusat membuahkan hasil dengan diterimanya dukungan program kelistrikan dari Kementerian ESDM Republik Indonesia senilai Rp58,745 miliar untuk tahun anggaran 2025 hingga 2026.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Moriolkossu, mengatakan bantuan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam memperluas layanan kelistrikan, khususnya bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, dan kepulauan.
“Seluruh program yang diterima merupakan hasil dari usulan Pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar yang disampaikan kepada Kementerian ESDM untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat terhadap akses energi listrik,” kata Moriolkossu di Saumlaki, Rabu (14/1/2026).
Ia menjelaskan, pada tahun anggaran 2025, Kementerian ESDM menyalurkan bantuan melalui dua kegiatan utama, yakni Bantuan Pasang Listrik Baru (BPLB) dan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).
Program BPLB menyasar 10 kecamatan dan 80 desa dengan target 656 rumah tangga sasaran (RTS). Realisasi dilakukan secara bertahap, yakni 525 RTS pada tahap pertama dan 105 RTS pada tahap berikutnya, sementara 26 RTS masih dalam proses realisasi. Total anggaran program ini sebesar Rp5,025 miliar dengan nilai bantuan Rp7,5 juta per RTS.
Sementara itu, program LTSHE dilaksanakan di satu kecamatan dengan sasaran 36 RTS. Realisasi tahap awal dilakukan di Desa Tnyafar Minanlel untuk 15 RTS dengan total anggaran sebesar Rp11,25 juta atau Rp750 ribu per RTS.
“Total realisasi anggaran dari Kementerian ESDM untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun 2025 mencapai Rp16,275 miliar,” ujarnya.
Selain bantuan tahun berjalan, pada tahun anggaran 2026, Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali memperoleh alokasi anggaran melalui program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat yang juga merupakan hasil dari usulan Pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar.
Pembangunan PLTS tersebut direncanakan di dua kecamatan dan lima desa, yakni Desa Labobar, Romnus, Lingada, dan Watmasa di Kecamatan Wuarlabobar serta Desa Nurkat di Kecamatan Molomaru. Seluruh lokasi telah melalui tahapan survei teknis dan studi kelayakan dan ditargetkan memasuki tahap kontrak pada Maret 2026.
Estimasi anggaran pembangunan PLTS pada tahun 2026 meliputi Rp15 miliar untuk Desa Labobar, Rp12,5 miliar untuk Desa Lingada, Rp13,2 miliar untuk Desa Romnus, dan Rp12,7 miliar untuk Desa Nurkat. Sementara Desa Watmasa masih dalam tahap survei teknis lanjutan.
Brampi menambahkan, setiap paket pembangunan PLTS juga dilengkapi dengan bimbingan teknis bagi dua operator dari masing-masing desa yang akan mengikuti pelatihan di Balai Pelatihan Kementerian ESDM di Jakarta.
“Total anggaran program PLTS dari Kementerian ESDM pada tahun 2026 mencapai Rp42,47 miliar. Program ini diharapkan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Tanimbar,”tutup Sekda.(JM.ES).
