JURNALMALUKU – Lima tenaga kebersihan di SMK Negeri 6 Kepulauan Tanimbar menghadapi nasib tragis setelah nama mereka mendadak dihapus dari sistem Dapodik dan digantikan oleh tenaga sekuriti yang diduga kuat merupakan keluarga dekat kepala sekolah baru, Welhelmina Naresi.
Keputusan yang mencengangkan ini terjadi pasca pergantian kepemimpinan sekolah dari O. Utuwali dan Astuti Dwi Wahyuni kepada Welhelmina Naresi. Akibatnya, tenaga kebersihan yang telah mengabdi bertahun-tahun bukan hanya kehilangan status mereka dalam sistem, tetapi juga tidak menerima gaji sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025.
“Yang lebih memilukan, kelima tenaga kebersihan tersebut, yakni Kostantina Sambonu, Engel Seingerin, Nn Masa, Sendy Turalely, dan Do Turalely, terdiri dari mereka yang berstatus janda bahkan ada penyandang disabilitas yang selama ini menggantungkan hidup mereka dari pekerjaan tersebut,”papar salah satu sumber yang enggan menyebut namanya, via whatsapp, Minggu (30/3/2025).
Mereka telah berulang kali meminta kejelasan soal hak mereka, namun yang mereka dapatkan hanyalah alasan klise. Kepala sekolah berkilah bahwa dana BOS belum cair dan berjanji membayarkan gaji mereka setelah dirinya menerima Tunjangan Penambah Penghasilan (TPP).
Yang lebih mengejutkan, gaji tenaga sekuriti pengganti mereka tetap dibayarkan secara rutin setiap bulan. Ini semakin menguatkan dugaan adanya praktik nepotisme dan ketidakadilan dalam pengelolaan dana sekolah.
Menanggapi isu yang semakin memanas, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah malah memberikan klarifikasi melalui salah satu media online pada 26 Maret 2025. Namun, pernyataan mereka dinilai hanya sebagai upaya mencari kebenaran versi mereka sendiri.
Sumber terpercaya membantah klaim mereka terkait program musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), yang disebut-sebut rutin dilakukan, tetapi faktanya tidak pernah benar-benar diadakan dan hanya sekadar omongan belaka.
Fakta ini semakin memperkuat dugaan bahwa pihak sekolah tidak hanya melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap tenaga kebersihan, tetapi juga berusaha menutupi permasalahan dengan klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
Kasus ini memicu gelombang kemarahan di kalangan pekerja, mereka menilai bahwa tindakan ini mencerminkan lemahnya transparansi serta kurangnya perlindungan bagi tenaga kerja di lingkungan pendidikan.
Mereka menuntut agar pihak berwenang, termasuk Dinas Pendidikan dan instansi terkait, segera turun tangan untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang dan praktik nepotisme di SMK Negeri 6 Kepulauan Tanimbar.(Red).
