JURNALMALUKU – Sekretaris Forum Komunikasi Daerah (FORKODA) Maluku, Ir. Melkias L. Frans, M.Si., bersama potensi FORKODA Maluku Barat Daya (MBD), Abraham Usmany, Richardo Yoktetimera, Jefry Kanatwera, dan Friencies Bakker, menghadiri pertemuan penting terkait perjuangan penentuan ibukota provinsi Maluku Tenggara Raya (MTR).
Dalam sambutannya, Frans menegaskan bahwa perjuangan untuk menjadikan Pulau Moa sebagai ibukota MTR harus mendapat dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat di pulau tersebut. Ia menekankan bahwa perjuangan ini adalah milik bersama dan tidak boleh dipolitisasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Seluruh lapisan masyarakat Pulau Moa harus mendukung perjuangan ini, agar penentuan ibukota MTR dapat kita bawa ke pulau ini. Perjuangan ini adalah perjuangan bersama tanpa ada kepentingan politik pribadi orang per orang atau kelompok,” ujar Frans.
Ia juga menyampaikan bahwa moratorium pemekaran wilayah memang masih ditahan oleh presiden, namun segala persiapan harus dipenuhi agar Pulau Moa tidak ketinggalan nantinya. Selain itu, ia menekankan bahwa moratorium pemekaran bukanlah peraturan atau perundangan, sehingga dapat diubah atau dicabut kapan saja oleh Presiden Prabowo Subianto.
Frans lalu menambahkan bahwa persatuan adalah kunci utama dalam perjuangan ini. Menurutnya, Pulau Moa dan masyarakatnya harus membuktikan bahwa mereka adalah barometer bagi Maluku Barat Daya dalam menyambut serta berpartisipasi aktif dalam perjuangan menentukan ibukota provinsi.
Dalam kesempatan tersebut, Camat Pulau Moa, Musa Tetrapoik, S.Pd turut menyampaikan sambutannya dengan menyerukan agar seluruh kepala desa se-Pulau Moa, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh adat dapat proaktif dalam mendukung dan mempersiapkan berbagai aspek yang diperlukan untuk menyambut perjuangan ini.
Camat menegaskan bahwa kesiapan Pulau Moa sebagai calon ibukota harus memenuhi beberapa syarat utama. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan, antara lain kesiapan lahan, sumber daya manusia, serta kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan yang akan terjadi.
Merespons hal ini, seluruh kepala desa serta perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan semangat perjuangan menyatakan sikap mendukung penuh upaya yang dilakukan oleh FORKODA MBD dalam memperjuangkan Pulau Moa sebagai ibukota MTR.
Para kepala desa yang hadir dalam pertemuan ini juga menyampaikan apresiasi positif terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh FORKODA MBD. Mereka menyatakan bahwa finalisasi penentuan ibukota MTR harus mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat.
Seluruh kepala desa sekecamatan Pulau Moa hadir dalam pertemuan tersebut. Beberapa di antaranya adalah Kepala Desa Wakarleli, Kepala Desa Kaiwatu, Kepala Desa Klis, Kepala Desa Werwaru, Kepala Desa Tounwawan, serta Penjabat Kepala Desa Pati, Penjabat Kepala Desa Poliu, dan Penjabat Kepala Desa Nyama.
Sementara itu, utusan dari Desa Moain dan Kiera juga turut hadir dalam pertemuan, bersama seluruh anggota BPD dan tokoh masyarakat sekecamatan Pulau Moa. Kehadiran mereka menunjukkan keseriusan dan dukungan penuh terhadap perjuangan menjadikan Pulau Moa sebagai ibukota MTR.
Dukungan dari berbagai pihak ini diharapkan dapat memperkuat posisi Pulau Moa sebagai calon ibukota MTR. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan FORKODA, harapan ini bisa menjadi kenyataan.
Dalam pertemuan ini, para peserta juga berdiskusi mengenai langkah-langkah strategis yang perlu diambil ke depan. Mereka sepakat untuk terus melakukan koordinasi dan komunikasi yang intens agar proses perjuangan ini berjalan dengan baik.
Selain itu, berbagai usulan dan saran juga disampaikan untuk meningkatkan kesiapan Pulau Moa, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan peningkatan fasilitas pendukung lainnya.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Pulau Moa dalam menentukan masa depan daerahnya. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang tinggi, diharapkan Pulau Moa dapat menjadi pusat pemerintahan baru bagi Maluku Tenggara Raya.
Keputusan final mengenai penentuan ibukota MTR masih menunggu proses lebih lanjut. Namun, dukungan dan kesiapan dari masyarakat Pulau Moa memberikan optimisme bahwa pulau ini memiliki potensi besar untuk menjadi ibukota provinsi baru di Maluku. (JM-AL).
