JURNALMALUKU-Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Tiakur menggelar webinar dengan tema “Intervensi Pemerintah Pusat di Daerah Perbatasan” berlangsung di MBD, Rabu, (05/7/2023).
Kegiatan ini di pandu langsung oleh mantan Ketua Cabang GMKI Tiakur Mrthen Watrimny, S.Pt, M.Si diikuti Para Akademisi dan Mahasiswa S1, S2, S3. Organisasi kepemudaan (KNPI GAMKI GMNI AMGPM ASN), Lingkup Kabupaten MBD, Para Camat, Dan Tokoh Masyarakat dan seluruh civitas GMKI Cabang Takur, para senior member/senior friens, dan Kordinator wilayah XI Maluku.
Ketua Cabang (Kecab) GMKI Tiakur Yandri Yanes Porumau penyampaian mengatakan, Webinar ini mengangkat tema Pentingnya Intervensi Pemerintah Pusat di daerah Perbatasan. Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan daerah Kepulauan yang memiliki 17 kecamatan dan 117 desa yang berbatasan langsung dengan dua negara yaitu Timor Leste Dan Australia.
“Oleh krena itu perlu ada perhatian khusus dari pemerintah Pusat terhadap Kabupaten ini, apalagi Maluku Barat Daya merupakan teras bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga perlu di tata dengan sebaik-baik mungkin,”ujar Yandri Porumau.
Webinar hari ini di hadiri narasumber diantaranya, Obed. H.Y. Kuara, S.Sos, M.Si selaku Pj Sekda MBD yang membawa materi tentang ‘’ Program Prioritas Pembangunan Melalui GerbanDutas Tahun 2023’’. Pemateri ke dua Charles Anidlah, SE. Sebagai Praktisi Ekonomi Maluku membawa materi tentang ‘’Dampak Pertumbuhan Ekonomi Daerah Lokpri GerbanDutas’’ dan Elvis Salow selaku Akademisi UGM, yang membawa materi tentang ‘’Peluang dan Tantangan Pembangunan di Daerah Perbatasan’’.
Pj. Sekda MBD, Obed. H.Y. Kuara menjelaskan, dalam menjaga keamanan dan ketertiban di pulau-pulau terluar kabupaten Maluku Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya sudah melakukan beberapa agenda Nasional salah satunya yaitu GerbangDutas.
“Kegiatan GerbangDutas dan kunjungan Mentri Polhukam dan Mentri dalam Negri di Pulau Metimarang dalam penyampaian materi, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya telah mengusulkan sembilan pokok prioritas antara lain, pemekaran Dusun menjadi Desa, pembangunan depot Pertamina, pembangunan jalan serta sarana Perhubungan udara dan laut, pembangunan Gudang Bulog, pembangunan Pos Lintas batas Negara, pembangunan fasilitas Pendidikan serta peningkatan kapasitas Guru, pembangunan fasilitas Kesehatan dan pengadaan alat-alat kesehatan, pembangunan rumah kemasan, pembangunan Galanggang olahraga,”ujar Kuara.
Sementara itu, sebagai pemateri kedua Charles Anidlah dalam penyampaiannya menjelaskan, bahwa dengan adanya GerbanDutas, Masyarakat Maluku Barat Daya dalam peningkatan indeks pembangunan manusia yang menjadi tolak ukur dalam sebuah pembangunan kawasan perbatasan.
“Maluku Barat Daya sebagai kawasan perbatasan yang berdekatan langsung dengan Negara Timor Leste, misalnya Kisar Wetar peluang dan pengembangan kawasan perbatasan sangat banyak, tinggal saja mengelola dan mempersiapkan salah satunya partisipan wanita (Women Partisipan),”ujar Elvis Salow.
Di samping itu juga, Ketua Cabang GMKI Tiakur Yandri Yanes Porumau menjelaskan bahwa dalam beberapa bulan kemarin ada kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kunjungan Mentri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Mentri Dalam Negri (Mendagri) dalam kegiatan GerbangDutas, itu menunjukan bahwa Pemerintah Daerah berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi bahkan Pemerintah Pusat dalam pembangunan Kawasan perbatasan berdasarkan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolah Perbatasan sebagaimana menurut UU No 43 Tahun 2008 Wilayah perbatasan Negara.
Harapan GMKI Tiakur dalam kegiatan Webinar tersebut bukan hanya di laksanakan , namun beberapa hal yang sudah di sepakati dalam webinar tersebut adalah untuk memajukan kabupaten Maluku Barat Daya yang di sebut daerah 3T. Oleh Karena itu selaku GMKI Tiakur bersama pemerintah Daerah Mengawal serta merekomendasikan poin-poin yang sudah di bicarakan dalam webinar ini terhadap Pemerintah Daerah.
Harapan GMKI Cabang Tiakur kiranya dengan adanya intervensi yang baik dari Pemerintah Pusat dapat membuka akses-akses Perekonomian di Masyarakat dan Infrastruktur yang dibangun dapat membuka peluang invetasi di Kabupaten Maluku Barat Daya.(JM.ES).
