JURNALMALUKU-Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pelauw (IPPMAP) menduga sampai hari ini, Penjabat Bupati Maluku Tengah (Malteng) Dr. Muhamat Marasabessy, SP., ST., M.Tech tidak serius untuk menindaklanjuti realisasi poin perdamaian Konflik Pelauw-Kariu yang telah ditanda tangani.
Sementara, pada kunjungan kerja 20 February 2023 di Desa Kariu dalam rilisan salah satu media, esok harinya Marasabessy memastikan pemerintah akan segera membangun rumah warga Kariu yang rusak dan terbakar akibat konflik. Kepastian ini disampaikan Pj. Bupati saat pertemuan dengan warga di gedung Gereja Ebenhezer Kariu pada kunjungan kerja tersebut.
“Jika ini benar adanya, maka mestinya informasi tentang realisasi point-point kesepakatan damai itu juga sudah tersampaikan ke masyarakat Pelauw,”ungkap Ketua Umum DPP IPPMAP M. Syarif Tuasikal kepada media di Ambon, Minggu (2/4/2023).
Syarif menegaskan, semua hanya klise dari Pj. Bupati Malteng untuk menyakinkan pemerintah pusat bahwa konflik Pelauw-Kariu telah selesai, alhasil kondisi kehidupan antara kedua negeri sampai hari ini masih belum normal.
“Perdamaian itu, tidak bisa dilegitimasi hanya dengan ucapan tanpa tindakan. Mana ada perdamaian sementara kelompok yang berkonflik belum bisa saling menerima. Ini hanya klise,” papar Syarif.
Kami dari IPPMAP menilai, lantang Syarif, Pj. Bupati Malteng hanya kejar popularitas tanpa aksi nyata. Mana ada progres untuk realisasi poin-poin perdamaian, sedangkan sosialisasi ke masyarakat sampai hari ini juga belum pernah dilakukan oleh Pj. Bupati.
“Kami menduga ada bentuk “Pembohongan” yang dilakukan Pj. Bupati Malteng terkait laporan progres perdamaian konflik Pelauw-Kariu yang disampaikan ke Pemerintah Pusat. mana bisa dikatakan sudah damai, sementara dasar perdamaian belum ada yang terealisasi,”terangnya
Sementara itu, Ketua DPD IPPMAP DKI Jakarta Raya Syarif Hasan Salampessy menjelaskan, bahwa dalam rangka mempertegas konsistensi kita terhadap sebuah konsensus perdamaian, maka beberapa waktu lalu IPPMAP bersama beberapa organisasi Pelauw lainnya dan senior telah bertemu dan menyampaikan hal ini kepada Deputi II KSP Abetnego Panca Putra Tarigan di Istana Jakarta. Dengan harapan Pj. Bupati Malteng bisa segera mengambil kebijakan untuk merealisasi kesepakatan perdamaian sebagai langkah awal.
Senada dengan hal ini pula, Ketua DPD IPPMAP Papua Raya, Pati Roho Latupono menyesalkan sikap dan ketidak konsisten Pj. Bupati Malteng dalam menyikapi komitmen perdamaian.
“Kok aneh, Pj. Bupati memaksakan untuk mengembalikan warga Kariu dan menyiapkan segala kebutuhan fasilitas dan segera membangun rumah-rumah mereka, sementara kesepakatan perdamaian belum terealisasi sampai hari ini. Idealnya realisasikan dulu butir-butir perdamaian barulah dilanjutkan dengan kebijakan pembangunan wilayah konflik,”tutur Pati.
Dirinya menambahkan, menurut kami ini bentuk implementasi konsensus perdamaian yang keliru oleh Pj. Bupati Malteng sehingga terkesan acuh terhadap nilai dan subtansi sebuah perdamaian, maka Presiden Joko widodo melalui Kementrian terkait harus bisa mengevaluasi kinerja dari Pj Bupati Malteng.
Sehingga lewat Rapat Koordinasi Nasional Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pelauw (IPPMAP) yang di selenggarakan pada 17 Maret 2023 kemarin peserta Rapat koordinasi nasional yang di hadiri oleh semua jajaran kepengurusan mulai dari Pengurus Pusat, daerah, cabang, pelajar, mahasiswa dan lembaga-lembaga otonom dibawah IPPMAP ini menghasilkan beberapa point rekomendasi salah satunya adalah meminta Presiden untuk mengevaluasi Pj. Bupati Maluku tengah.
Mengingat Sejak 14 November 2022 Konsensus Perdamaian yang di Teken di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, sampai hari ini langkah penyelesaian Butir – butir Perdamaian tak kunjung di Realisasikan Oleh Pj Bupati Maluku Tengah.(JM.ES).
