JURNALMALUKU-Orasi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Tiakur, meminta penjelasan dan tuntutan soal nihilnya kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Maluku Barat Daya (MBD). Saat diterima, jawaban Wakil Bupati (Wabup) MBD, Drs. Agustinus Lewarday Kilikily, M.Si bahwa selaku pemerintah daerah ikut prihatin dengan kondisi yang terjadi saat ini.
Menurut Wabup MBD, Drs. Agustinus Lewarday Kilikily, M.Si kalau pihaknya akan melakukan upaya koordinasi dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten MBD, sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi dapat teratasi dengan baik. Kalaupun ada kedapatan terjadi kesalahan dalam sebuah proses mestinya ada perubahan untuk proses itu sendiri.
Dikatakannya, soal tuntutan dalam aksi demonstrasi GMKI cabang Tiakur untuk mengevaluasi jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Kepala Bagian Organisasi Setda kabupaten MBD. Pihaknya akan tetap melakukan evaluasi sesuai dengan regulasi dan mekanisme yang berlaku dalam jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kita tahu bersama bahwa saya bersama Bupati MBD, baru saja dilantik pada tanggal 26 April 2021 yang lalu. Sehingga sesuai dengan ketentuan bahwa setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, maka terhitung 6 (Enam) bulan berikutnya barulah bisa dilakukan pelantikan pejabat daerah. Maka sudah pasti itu terjadi pada bulan oktober mendatang,” ungkapnya.
Langkah strategis pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan nihilnya kuota CPNS MBD tahun 2021. Koordinasi tetap dilakukan hingga saat ini, baik secara horizontal maupun vertikal. Tetapi kondisi seperti ini baru juga dialami sepanjang kariernya. Mudah-mudahan kedepan hal seperti ini tidak terulang atau terjadi lagi, ungkap Wabup Kilikily.
Tetapi diharapkan pada tahun 2022 mendatang apabila ada, maka MBD juga dipastikan akan mendapatkan kuota CPNS, sesuai dengan kebutuhan formasi. Sehingga pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat dapat terjawab dengan baik. Akan senantiasa mengawal dan melihat kepentingan masyarakat paling utama, ucap Wabup mengakhiri.
