JURNALMALUKU – Satu tahun perjalanan pemerintahan Bupati Ricky Jauwerissa dan Wakil Bupati dr. Juliana C.H. Ratuanak menjadi bukti nyata bahwa arah demokrasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus mengalami kemajuan signifikan. Pemerintahan saat ini dinilai menghadirkan suasana politik yang terbuka, dialogis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi tanpa tekanan kekuasaan.
Tidak seperti masa pemerintahan sebelumnya yang kerap diwarnai tindakan represif, pemerintahan Ricky – Juliana justru memberi ruang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Selama masa kepemimpinan ini, tidak ada satu pun anak negeri yang dikriminalisasi hanya karena perbedaan pandangan politik atau kritik terhadap pemerintah.
Pendekatan yang dilakukan pasangan ini lebih menekankan pada dialog dan musyawarah mencerminkan bahwa Tanimbar tidak hanya dikenal sebagai negeri berbudaya dengan falsafah duan lolat, tetapi juga sebagai daerah yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pemerintahan ini juga memperlihatkan kemajuan signifikan di bidang reformasi birokrasi. Salah satu indikator utamanya adalah pelaksanaan seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah yang berlangsung transparan, objektif, dan bebas dari kepentingan politik.
Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Cristo Masela pengacara muda asal Tanimbar. Menurutnya, seleksi terbuka yang dilakukan merupakan cerminan nyata komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip good governance.
“Kita harus mengakui, pemerintahan Bupati Ricky Jauwerissa dan Wakil Bupati dr. Juliana Ratuanak berhasil menghadirkan iklim birokrasi yang bersih, transparan, dan profesional. Seleksi Sekda yang dilakukan secara terbuka menjadi bukti kuat bahwa sistem birokrasi kita mulai pulih dari praktik lama yang penuh intervensi politik,” tegas Cristo, Minggu (26/10/2025).
Ia menambahkan, tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menjaga integritas, menegakkan hukum, dan memberikan pelayanan publik yang berkeadilan.
Sampai saat ini, belum terdapat satu pun pejabat aktif di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang tersangkut kasus korupsi. Kondisi ini sangat berbeda dibandingkan masa pemerintahan sebelumnya yang diwarnai kasus SPPD fiktif, proyek taman kota dan sejumlah persoalan hukum lainnya.
Menurut Cristo, hal tersebut menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam integritas kelembagaan.
“Pemerintahan saat ini berhasil menegakkan etika dan tanggung jawab hukum di tubuh birokrasi. Tidak ada pejabat yang terseret kasus korupsi, dan ini merupakan pencapaian besar yang harus diapresiasi,” ujarnya.
Pemerintahan Ricky – Juliana juga menghadapi tantangan besar akibat warisan utang daerah, pembangunan mangkrak, dan ketidakseimbangan fiskal nasional. Namun, keduanya memilih untuk membangun kembali dari awal, menata sistem secara menyeluruh, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Keberanian memulai dari nol menunjukkan tanggung jawab moral yang besar kepada rakyat. Mereka tidak mencari kambing hitam, tetapi bekerja membenahi fondasi pemerintahan agar lebih kuat dan berkelanjutan,” ujar Cristo.
Perjalanan satu tahun ini menjadi momentum reflektif bagi seluruh masyarakat Kepulauan Tanimbar. Pemerintahan yang terbuka dan bebas dari praktik represif adalah kemajuan nyata dalam demokrasi lokal.
“Kita semua harus menjaga arah perubahan ini. Demokrasi akan kuat jika rakyat dan pemerintah berjalan seiring, bukan saling menjatuhkan. Tanimbar membutuhkan kolaborasi lintas generasi untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, bersih, dan bermartabat.”(JM.ES).
