JURNALMALUKU-Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) mendukung pemekaran Provinsi Tenggara Raya, demi penanganan kemiskinan dan Pemerintahan itu dapat tertanggulangi.
Hal ini ditanggapi oleh ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Jaflaun Batlayeri menjelaskan, untuk Tenggara Raya kita yang pastinya ini satu paradigma baru yang ingin kita kuatkan Maluku dari sisi ekonomi, saya kira pandangan-pandangan Akademis telah dikaji dan tidak ada kata-katapun di kamus kata yang menyatakan bahwa kita tidak menerima.
“Tapi kita pada prinsipnya Let’s Go untuk menerima dan kita memberikan support agar segera ada pemekaran Provinsi Tenggara Raya supaya rentang kendali penanganan kemiskinan dan Pemerintahan itu dapat tertanggulangi,”terang Batlayeri kepada wartawan di Baileo Rakyat-Karpan, Selasa (1/3/2022).
Batlayeri bilang, dari dari zaman kemerdekaan sampai hari ini baru tercatat di Maluku hanya mekarkan satu Provinsi. Ini kan tidak boleh karena dari sisi sejarah Provinsi Maluku adalah bagian salah satu provinsi yang turut menentukan berdirinya bangsa ini, provinsi-provinsi yang baru sudah mekarkan hampir 5,6 kenapa sampai saat ini Provinsi Maluku hanya baru dua yaitu Maluku Utara dan Maluku.
“Saya kira Maluku Tenggara Raya adalah jawaban kepedulian bangsa untuk untuk kita, dan kami menghormati para tokoh yang sudah berinisiasi melakukan itu, karena terakhir saya juga yakin sebagai anak Tanimbar anak Tenggara saya yakin bahwa ke depan nanti pasti Tanimbar di kaji dari sisi geografis yang lebih layak jadi ibukota untuk Provinsi Tenggara Raya, adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar,”terang Batlayeri.
Saya tadi menegaskan,Kata Batlayeri, secara resmi kami mengundang kapan tim pemekaran ada hadir disana, untuk kita bicarakan secara terbuka tidak mungkin kami DPRD bicara secara sepihak terus merekomendasikan atau memberikan hal-hal yang terkait dengan kepentingan itu dengan sepihak tidak mungkin.
“Kita disana supaya teman-teman di badan perjuangan provinsi Tenggara Raya ini juga bisa menyadari bahwa Tanimbar akan memberikan topangan penuh dan mungkin lebih karena kami yakin sungguh satu-satunya pilihan alternatif tempat ibu kota provinsi Tenggara Raya itu ada di Tanimbar dan di pulau Yamdena yang layak dari sisi geografis dan teritorialnya untuk menjadi provinsi untuk menjadi ibukota disana,”tuturnya.
Lanjutnya, Olehnya itu dalam perencanaan kami telah menyiapkan juga proledga dalam tahun ini untuk proledga 2022 kami siap memekarkan beberapa kabupaten menuju kota Madya olehnya itu dalam proses ini dalam momen rapat dengar pendapat ini kiranya DPRD Provinsi dapat mengambil sikap serius untuk kapan kita ke Jakarta dan meminta moditorium khusus untuk Maluku ya teristimewa provinsi.
“Soal kepentingan ini kan nanti kita kembalikan kepada kajian AMDAL dan lain-lain secara objektivitas ya tapi hari ini kasat mata saya harus mempercayai diri bawah soal Ibukota Yamdena lebih layak gitu kan dan teman-teman wartawan juga tahu itu kita tidak bisa pungkiri itu,”tutupnya.(JM.E)
