JURNALMALUKU – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, meluncurkan program “KidaBela” atau Kolaborasi Data Membangun Desa Berkelanjutan sebagai upaya memperkuat kemandirian data di tingkat desa.
Program ini merupakan bagian dari inisiatif nasional Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) yang diinisiasi BPS RI untuk mendukung tata kelola data yang lebih akurat dan terintegrasi, khususnya di wilayah pedesaan.
“Program ini dirancang agar desa mampu memproduksi, mengelola, dan menggunakan data secara mandiri. Harapannya, perencanaan pembangunan bisa lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,”kata Kepala BPS Kepulauan Tanimbar, Freddy Abrahams di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Tanimbar, Selasa (15/7/2025).
Sebagai tahap awal, BPS menetapkan Desa Kabiarat Raya sebagai lokasi percontohan. Kegiatan peluncuran ditandai dengan penandatanganan Piagam Desa Cinta Statistik yang disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar.
Abrahams mengatakan, pelibatan aktif desa dalam pengelolaan data menjadi penting untuk mengatasi ketimpangan informasi yang selama ini terjadi.
“Desa selama ini cenderung hanya menjadi objek pendataan. Dengan KidaBela, kami ingin mendorong peran desa sebagai subjek dan pengelola data itu sendiri,” ujarnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Yunus F. Batlayeri menyatakan dukungan terhadap program tersebut. Menurutnya, KidaBela menjadi bagian penting dalam membangun Sistem Satu Data Daerah yang saat ini tengah dikembangkan pemerintah daerah.
“Kami siap mendukung program ini secara penuh, termasuk dalam proses validasi dan konsolidasi data. Ini adalah langkah maju dalam memperbaiki tata kelola informasi pembangunan,”kata Batlayeri.
Ia menargetkan sistem satu data di tingkat kabupaten dapat berfungsi optimal mulai tahun 2026, seiring penguatan struktur data dari desa ke level kabupaten.
Program KidaBela juga menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan pembangunan inklusif berbasis data. Pemerintah berharap, dengan data yang lebih akurat, berbagai intervensi pembangunan bisa lebih efektif dan tepat sasaran.
Melalui kolaborasi antara BPS, Kominfo, dan pemerintah desa, program ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas desa dalam pemanfaatan data, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan.(JM.ES).