JURNALMALUKU – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menegaskan bahwa kunjungan kerja Bupati Ricky Jauwerissa ke Darwin, Australia, pada 8 April 2025 lalu, bukan merupakan perjalanan seremonial ataupun wisata diplomatik. Kunjungan tersebut merupakan agenda resmi atas undangan Pemerintah Australia untuk membahas isu strategis lintas batas, utamanya persoalan penangkapan ikan ilegal oleh nelayan Indonesia di perairan Australia.
Penjabat Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar, Brampi Moriolkosu, kepada media ini, Jumat (13/6/2025), menjelaskan bahwa keberangkatan Bupati bukan atas inisiatif pemerintah daerah, melainkan bentuk respons atas surat undangan resmi dari Pemerintah Darwin. Ia menegaskan seluruh proses keberangkatan telah dilakukan sesuai prosedur, mulai dari pengurusan izin di Kementerian Dalam Negeri melalui surat rekomendasi Nomor 099/4625.e/SJ, hingga keluarnya surat persetujuan resmi dari Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-00000917/KZN/S/PDLN/LN.00/05/2025 atas nama Menteri Dalam Negeri.
“Ini bukan tur atau perjalanan kehormatan. Ini adalah langkah konkret diplomasi daerah untuk mengangkat posisi Tanimbar dalam percaturan kawasan,” tegas Brampi.
Dalam pertemuan tersebut, isu illegal fishing oleh nelayan Indonesia, termasuk dari luar Tanimbar, menjadi topik utama. Aktivitas ini, jika dibiarkan, berpotensi merusak hubungan bilateral serta mengancam keberlanjutan kerja sama lintas sektor antara Indonesia dan Australia.
“Masalah ini bukan hanya menyangkut pelanggaran wilayah, tapi juga menyentuh reputasi kita di tingkat internasional. Jika tidak ditangani serius, bisa berdampak pada sektor perdagangan, bantuan luar negeri, hingga hubungan diplomatik,” kata Brampi.
Pascakunjungan, Pemerintah Australia dijadwalkan akan mengirimkan delegasi ke Tanimbar untuk membahas langkah bersama dalam pengendalian aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan perbatasan.
Selain isu kelautan, kunjungan Bupati Jauwerissa juga membuka peluang kerja sama di berbagai sektor penting yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, yakni:
Kesehatan: pelatihan tenaga medis dan penguatan layanan primer.
Pendidikan: program beasiswa dan pertukaran pelajar ke Australia.
Pertanian dan Peternakan: peningkatan kapasitas produksi berbasis teknologi.
Kebudayaan dan Pariwisata: promosi budaya lokal dan pengembangan ekowisata.
Transportasi: rintisan proses peningkatan status Bandara Mathilda Batlayeri menjadi bandara internasional.
“Impian menjadikan Bandara Mathilda Batlayeri sebagai pintu masuk internasional tidak akan terwujud dalam semalam, tapi harus dimulai dari langkah diplomasi seperti ini,” ujar Bupati Ricky Jauwerissa.
Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Australia, Tanimbar dinilai memiliki potensi besar untuk memainkan peran strategis dalam hubungan antarnegara. Dalam konteks itu, pendekatan diplomasi daerah dinilai sangat relevan.
“Sudah saatnya kita keluar dari mentalitas terisolasi. Kita harus proaktif dan menjadikan diplomasi sebagai alat pembangunan. Tanimbar tidak bisa hanya jadi penonton,” tandas Jauwerissa.
Langkah Bupati ini mendapat dukungan dari akademisi, aktivis pembangunan, hingga tokoh masyarakat yang menilai pendekatan langsung semacam ini sebagai terobosan penting dalam memperkuat posisi Tanimbar di kawasan selatan Indonesia.
Dengan fondasi kerja sama yang tengah dibangun, Kabupaten Kepulauan Tanimbar menapaki fase baru pembangunan berbasis kemitraan internasional yang nyata dan berorientasi pada masa depan.(JM.ES).
