JURNALMALUKU-Ketua MPW Pemuda Pancasila Maluku Boy Latuconsina meminta kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengakomodir usulan Gubernur Maluku dan usulan DPRD Maluku Tengah terkait Pejabat Bupati Maluku Tengah, dengan mempertimbangkan aspek bahwa anak daerah masih banyak yang memiliki kualifikasi untuk menjadi Pj Bupati.
“Masalah di Maluku Tengah sebagai Kabupaten tertua di Maluku dan terdiri dari negeri-negeri adat yang memiliki permasalahan yang sangat kompleks, dari masalah pemerintahan adat (status raja defenitif), batas wilayah dan daerah yang rentan serta rawan konflik, butuh anak daerah yang sangat mengerti dan memahami benar karakter dan psikologi masyarakat di Maluku Tengah,”ungkap Latuconsina kepada wartawan di Ambon, Rabu (7/9/2022).
Dirinya menambahkan, baik dari aspek pembangunan, maupun aspek kebijakan sosial politik, penanganannya butuh pejabat yang memahami benar psikologi masyarakat Maluku Tengah.
“Selain dari pada itu, peran Gubernur selaku perpanjangan tangan dari pempus yang di pilih secara demokratis oleh masyarakat Maluku, tentunya wajib di perhatikan oleh pempus, begitu pun dengan DPRD Malteng, sesuai dengan surat dari kemendagri yang dikirimkan, rekomendasi ini tidak boleh diabaikan dengan alasan pendekatan politik birokrasi dipemerintah pusat,”terangnya.
Latuconsina menegaskan, keberadaan mereka (Gubernur dan DPRD Maluku Tenga) adalah representasi dari rakyat Maluku dan Rakyat Maluku Tengah , di tengah polemik kenaikan BBM yang melanda rakyat saat ini, kami minta pemerintah pusat bijaksana untuk mengambil keputusan.
“Jangan membuat masyarakat Maluku merasa diabaikan secara terus menerus, ini dapat merusak suasana Kebatinan orang Maluku terhadap pemerintah pusat. Sampai hari ini banyak sekali janji pemerintah pusat yg belum sempat terealisasi, itu bisa menciderai semangat kebangsaan orang Maluku,”ujar Ketum PP Maluku.
Dirinya menegaskan, pemimpin dan DPRD dipilih oleh rakyat, mengabaikan mereka sama dg mengabaikan dan mendzalimi Rakyat, untuk itu, kami meminta agara presiden dalam hal ini mendagri agar memperhatikan apa yang kami sampaikan saat ini.
“Oleh sebab itu, dalam semangat Nasionalisme yang didasari ada persamaan hak dan kesetaraan serta keadilan sosial, Pemuda Pancasila Provinsi Maluku meminta pemerintah Pusat agar memperhatikan terkait usulan Pj Bupati Maluku Tengah di memprioritaskan anak daerah dalam penetuan Pj Bupati Maluku Tengah,”tutupnya.(JM.ES).
