JURNALMALUKU-Pemberitaan di salah satu media online dengan tagline “Perebutan Rekomendasi Parpol, Potret Karakter Calon Pemimpin” dinilai fitnah dan tidak mendasar.
Pemberitaan tersebut juga memojokkan nama Hendrik Lewerissa dengan mengatakan, anggota DPR RI dapil Maluku ini ternyata lagi butuh uang mahar rekom untuk fasilitasi kepentingan pribadinya maju Pilgub Maluku.
Hal tersebut ditanggapi kader Partai DPC Gerindra KKT, Mecky Melayaman (MM) kepada wartawan Via telepon, Jumat (16/8/2024).
“Terkait dengan pemberitaan itu, tidak ada benarnya dan itu menista pak Hendrik Lewerissa sebagai ketua DPD Gerindra Maluku. Itu fitnah dan sangat tidak mendasar,”tegas Melayaman.
Karena dibilang disitu, kata Melayaman, bahwa pak HL terima mahar rekomendasi untuk memfasilitasi prosesnya pada pemilihan Gubernur, itu tidak ada benarnya.
“Mohon media bersangkutan harus bertanggung jawab, nanti kami dari partai Gerindra akan mensomasi atau secara UUD Pers kita akan menyurati Dewan Pers terkait nama baik ketua DPD Gerindra, Hendrik Lewerissa yang telah di fitnah dalam pemberitaan tersebut,”ungkap Mecky yang juga ketua PC Tidar KKT.
Dirinya juga menjelaskan, karena keputusan ini bukan keputusan pada tingkat DPD keputusan untuk rekomendasi itu tingkatannya ada pada DPP dan mutlak keputusan itu, ada di ketua umum Prabowo Subianto.
“Sehingga pada tingkat DPC hanya melakukan pendaftaran, dan tingkat DPD melakukan uji kelayakan, sedangkan DPP yang memiliki otoritas untuk memutuskan,”ujarnya.
Dirinya juga menambahkan, jadi selama ini isu yang beredar bahwa ketua DPD tidak memberikan kesempatan kepada kader untuk mencalonkan diri sebagai bupati, itu adalah kesalahan berpikir karena keputusan itu ada pada tingkat DPP, secara hirarki karena DPD hanya dapat mengusulkan nama bakal calon.
“Jika rekomendasi sudah diberikan kepada Ricky Jauewerissa atau sapaan RJ ini, sebagai calon Bupati maka kader Gerindra wajib untuk mendampingi sebagai calon wakil bupati, bahkan dipersoalkan terkait RJ tidak mengikuti feat and proper test, tetapi kewenangan DPP lah yang mengeluarkan rekomendasi jadi jangan salahkan Ketua DPD, Hendrik Lewerissa,”tutup Melayaman.(JM.ES).
