JURNALMALUKU-Kedatangan Menko Polhukam, Mahfud MD dan Mendagri, Tito Karnavian, Deputi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) pada 15 Juni 2023 lalu di Maluku Pasca pelaksanaan Launching Gerbangdutas.
Menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Kabupaten MBD bersama Kementerian dan lembaga terkait akan menggelar rapat pemantauan evaluasi pembangunan infrastruktur fisik perbatasan dan tindak lanjut pelaksanaan Gerbangdutas Tahun 2023 di Kabupaten Maluku Barat Daya pada 27 Juni 2023 mendatang. Kegiatan akan dilangsungkan pada Grand Mercure Kemayoran Jakarta.
“Pelaksanaan rapat antara Kementerian/Lembaga (K/L) dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya tersebut diagendakan membahas pertama, evaluasi dan tindak lanjut pasca pelaksanaan Gerbangdutas tahun 2023, kedua, pokok-pokok permasalahan yang dihadapi serta usulan solusi pemecahan masalah, dan ketiga, penyusunan rekomendasi,”ungakap Bupati MBD Benyamin Th Noach, Kamis (22/6/2023).
Noach menambahkan, Kementerian/Lembaga yang dihadirkan BNPP RI antara lain Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Kominfo.
“Rapat digelar oleh BNPP nanti yang melibatkan K/L terkait, sebagai wujud tindak lanjut program percepatan pengembangan infrastruktur konektifitas, pengembangan infrastruktur sosial dasar serta efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah kawasan perbatasan,”ujar Noach.
Lanjutnya, usulan program kegiatan kawasan perbatasan di Kabupaten Maluku Barat Daya diakomodir dalam dokumen proposal yang diserahkan Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Th. Noach, ST secara langsung kepada Menko Polhukam sebagai Ketua Pengarah BNPP RI pada pelaksanaan launching Gerbangdutas.
“Adapun usulan kebutuhan pengembangan infrastruktur yang akan dibahas antara lain, pemekaran dusun menjadi desa, bertujuan mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas layanan publik serta meningkatnya daya saing desa,” tambahnya.
Dirinya menuturkan, pembangunan baru depo BBM, pembangunan sarana dan prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit, pembangunan jalan, embung, SPAM, IPLT dan rumah susun, pembangunan Rumah Layak Huni, pembangunan rumah aman, pembangunan rumah logistik bencana, pengembangan daya tarik wisata, pengembangan ekowisata pembangunan perhubungan Laut, Darat dan Udara, pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pembangunan rumah produksi tenun ikat, pembangunan rumah kemasan, pembangunan sarana prasarana PAUD, SD dan SMP, pembangunan Gelanggang Olahraga, dan penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi khususnya peningkatan kualitas dan kapasitas telekomunikasi serta akses internet.
Bupati berharap, dengan digelarnya rapat tindak lanjut ke depan, dapat membantu Pemerintah Daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.
“Kebutuhan yang diusulkan daerah adalah kebutuhan prioritas dalam mempercepat pembangunan infrastruktur pada kecamatan-kecamatan lokpri perbatasan negara. Kiranya direspon positif oleh Kementerian/Lembaga guna mempercepat pembangunan infrastruktur di Maluku Barat Daya dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah,”tutup Bupati.(JM.ES).
