JURNALMALUKU-Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, merasa prihatin terhadap kondisi SMKN 2 Maluku Tenggara (Malra) yang kurang memadai serta kekurangan Guru mata pelajaran.
Kabupaten Maluku Tenggara menjadi daerah terakhir dari pengawasan tahap II yang dilakukan di bumi Larvul Ngabal ini, Komisi IV yang dipimpin Wakil Ketua Ruslan Hurasan, Wakil Ketua II Gadis Umasugi, Sekertaris Komisi Justina Renyaan, serta anggota Komisi Rostina dan Andi Munaswir menyempatkan berkunjung dan bertatap muka bersama Kepala Sekolah dan Dewan Guru SMK Negeri 2 Maluku Tenggara, Senin, (04/07/2022).
Dalam pengawasan tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku Ruslan Hurasan mengaku, prihatin setelah melihat kondisi SMKN 2 Malra yang belum memadai sejak dibangun 32 tahun silam.
“Kami yang lihat secara langsung sangat prihatin. Harus ada sentuhan dari Pemerintah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) atau APBD Provinsi Maluku terkait sarana dan prasarana SMK Negeri 2 Malra ini,”ujarnya.
Hurasan menambahkan, selain persoalan sarana dan prasana, kekurangan tenaga guru mata pelajaran juga menjadi persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama.
“Kami berharap kedepan perlu dilakukan pemerataan Guru-Guru, sebab SMKN 2 masih kekurangan Guru mata pelajaran tertentu,”tegasnya.
Dalam tatap muka bersama Kepala Sekolah dan Dewan Guru, Anggota Legislatif (Aleg) dari Partai Kesatuan Bangsa juga menekankan prinsip-prinisp pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabel. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana BOS.
“Kami ingin semua mulai dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)-nya sampai dengan pelaksanaan pertanggungjawaban itu sesuai dengan juknis dan peraturan yang ada. Kami ingin kedepan tidak ada lagi penyalahgunaan dana Bos. Kami tidak ingin Kepala Sekolah terjerat kasus-kasus, untuk itu prinsip-prinsip yang saya sebutkan tadi itu penting untuk dilakukan,”pungkasnya.(JM.NS).
