JURNALMALUKU-Kejelasan calon provinsi Maluku Tenggara Raya (MTR) sudah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hal ini membuat Empat Kabupaten/Kota berlomba jadi Ibukotanya.
Tokoh Masyarakat Maluku, Meki Frans menjelaskan, untuk calon Provinsi Maluku Tenggara Raya ini, dalam prosesnya sudah terdaftar sudah terdata di Kementerian dalam Negeri disitu tertulis Negara menyiapkan satu provinsi baru di Maluku, wilayah Selatan Maluku, sementara selatan Maluku ini ada di Tenggara Raya itu, jadi kita berproses administratifnya.
“Soal ibu kota ini menjadi krusial, menjadi perdebatan dan perebutan dari daerah-daerah yang berebut diantaranya, Maluku Tenggara tambah di dalamnya kota Tual itu satu yah, tambah dengan MTB/KKT Saumlaki, kalau Aru dengan MBD menyesuaikan saja tapi itu normal saja, karena mereka melihat bahwa sejarah masa lalu dan biasanya daerah-daerah pemekaran yang bertumbuh dan maju duluan itu, kotanya baru daerah-daerah lain,”ungkap Frans kepada media di Ambon, Sabtu (18/2/2023).
Mantan Ketua komisi I DPRD Maluku ini mengatakan, untuk Maluku Tenggara Raya ini silahkan saja mereka berkeinginan mau putuskan dimana itu, bagian dari aspirasi dan partisipasi yang tidak bisa juga kita bilang tidak, tapi sesungguhnya undang-undang mengatur, peraturan Pemerintah mengatur tentang penetapan ibu kota.
Ibu kota itu, kata Frans, kewenangannya ada di Tripatrit Kementrian dalam Negeri direktorat jendral otonomi daerah DPD RI sekyu Komite I DPD RI dan DPD RI sekyu komisi II DPD RI.
“Nanti mereka membentuk tim yang namanya tripatrip itu, tiga tungku itu, lalu mereka berkunjung ke semua daerah yang menjadi wilayah daerah pemekaran nanti mereka lihat kesiapan masyarakatnya, kesiapan lahannya, partisipasi masyarakatnya dan lain-lain,”ujarnya.
Dirinya menambahkan, infrastruktur Pemerintahan dasar bisa dibangun dimana, nanti mereka yang putuskan misalnya kalau mereka putuskan Saumlaki, suda semua kita harus lego bahwa ibukotanya di Saumlaki.
“Intinya adalah kita ini tim perjuangan pembentukan calon Provinsi baru yang namanya Provinsi Kepulauan Maluku Tenggara Raya kita tidak perjuangkan ibukota dimana biarlah nanti mereka secara leluasa memutuskan,”kata Frans.
Frans juga menuturkan, kalau mereka memutuskan di Tual sudah di Tual misalnya kemarin di Aru mereka tanya bagaimana kalau ibukota provinsinya di Aru setuju tidak, kita setuju saja,
“Tapi yang putuskan di pusat tinggal Aru mau dimana tapi kalau menurut saya di Dobo tidak mungkin karena Dobo kotanya sangat kecil. Kita di MBD Bupati MBD bilang kita tidak berebut ibu kota tapi Tiakur ini daerah baru berbatasan langsung dan lahannya kita siap. Bupati MBD dan masyarakat menyiapkan lahan kurang lebih 250 hektar hibah itu pernyataan Bupati dalam rapat resmi dan DPRDnya,”paparnya.
Daerah lain ini bersemangat, ujar Frans, lahannya dimana, jadi juga harus siapkan sehingga kita tidak diam-diam lalu mempersiapkan satu daerah tidak lah, orang di tim kita ada orang Kei yang banyak saya orang MTB, MBD ditambah dengan Aru lengkap jadi tidak ada subjektivitas dalam memperjuangkan hal itu.
“Mari kita tenang serahkan sepenuhnya kepada Pemerintah pusat, kita laksanakan kewajiban kita untuk penuhi administrasi dasar dari daerah niscahya pada waktunya kita semua senang,” tutupnya(JM.ES).
