JURNALMALUKU – Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar sesuai dengan perundang-undangan melaksanakan kewajiban ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi dari masyarakat atau konstituen, yang dikenal dengan kegiatan reses anggota DPRD.
Hasil dari jaring aspirasi anggota dewan ini kemudian akan dibawa ke dalam sidang paripurna melalui fraksi masing-masing anggota sebagai laporan untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk rencana pembangunan dalam RAPBD.
Dalam melaksanakan reses II masa sidang tahun 2022 ini setiap anggota DPRD Kabupaten Bertajuk Duan – Lolat itu berkewajiban untuk melakukan kegiatan jaring aspirasi di beberapa titik pertemuan di daerah pemilihan mereka.
Tidak terkecuali bagi Ketua DPRD Tanimbar Jaflaun Batlajery,SH turut melakukan kegiatan resesnya di Desa Watmuri Kecamatan Nirunmas dan Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar utara. Menurut politisi partai berlambang bintang mercy ini menyatakan, selama masa reses, Anggota DPRD diharapkan semakin dekat secara psikologis dengan masyarakat di daerah pemilihannya.
“Selama melaksanakan kegiatan reses ini, tentunya anggota dewan ini akan lebih dekat dengan konstituennya,” ujar BatlajeryBatlajery dalam keterangan Persnya pada Selasa (05/7/2022) bertempat di Balai Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Selain itu, lanjut dia, anggota DPRD memiliki kewajiban untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat daerah pemilihan. Permasalahan umum seperti perbaikan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya harus direspon positif untuk kemudian dibahas secara komisional atau di kantor DPRD.
Ketua DPRD yang melaksanakan Reses II di Dua Kecamatan itu dan Keseluruhan Daerah Pemilihan tiga mengaku mendapatkan aspirasi terkait dengan infrastruktur, Pelayanan Kesehatan, air bersih dan listrik.
“Utamanya Rumah Sakit Anaktototy yang hingga sekarang belum ada kepastian kepemilikan SK serta tipenya, PLN larat yang hingga sekarang bermasalah dan ber indikasi Second dalam pengadaan dua buah mesin PLN Larat meski dengan Anggaran Sekitar 2,4 Miliar,”ungkanya.
Untuk itu saya pastikan usai Reses ini saya langsung menuju ke Kantor PLN untuk On the Spot sebab dengan anggaran begitu besar namun beberapa teknisi sampai sekarang belum mampu atasi mesin tersebut sebab kata mereka Dinamonya lain mesinnya lain. Itulah kenapa saya sampaikan bahwa pengadaan mesin itu second karena hal tadi.
“Masalah yang berikut adalah air bersih yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat juga hingga sekarang belum teratasi namun ketika kembali nanti akan disuarakan untuk mendapat persetujuan supaya program pelayanan dasar ini bisa secepatnya di atasi” ucap Batlajery
Lebih lanjut kata Batlajery, Kendala yang paling dasar saat reses ialah masalah PDAM Kota larat yang sudah hampir satu bulan tidak beraktifitas, hal itu masyarakat sampaikan sebab kewajiban telah mereka lakukan dalam hal pembayaran iuran namun hak mereka mendapat air bersih tidak didapatkan dan hal ini merupakan masalah yang harus segera teratasi.
PDAM di larat mestinya sudah harus mampu berkembang tanpa Dana suntikan dari Pemerintah Daerah Tanimbar. Dalam beberapa tahun terakhir Tanimbar sudah ada pada ambang batas Penyertaan Modal ke PDAM yang sesuai regulasi 15 miliar, dengan dana sebesar itu namun sampai sekarang masih terus diberikan dana penyertaan modal dan ini menurut saya tidak sehat.
Kemudian SK pegawai diatas SK yang membuat Banyak tenaga tapi sedikit yang bekerja, untuk itu saya dalam beberapa kesempatan telah bincangkan hal ini dengan penjabat Bupati soal penyehatan keuangan daerah dan bisa dipastikan PDAM larat akan dihuni 2 – 4 orang saja supaya kita bisa menetralisir keuangan”. ujar Ketua DPRD menjawab Pertanyaan Warga masyarakat saat reses
Masih berlanjut, masalah yang berikut ialah jalan TPU desa ritabel yang menurut Ketua DPRD sudah pasti akan berjalan dalam waktu dekat sebab anggaran jalan tersebut sudah dipastikan olehnya bersama Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar pada kunjugan beberapa hari lalu.
Sementara soal Harga Inap di RSUD Anaktototy larat yang terlampau tinggi dirinya memastikan akan membicarakan dengan pihak pemerintah daerah, pagar sekolah juga akan di koordinasikan dengan Pihak Dinas Pendidikan, harga Kopra yang tak menentu Ketua DPRD langsung berkomunikasi dengan pihak kecamatan agar mereka bisa melakukan pertemuan dengan pihak Pembeli untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat di Kecamatan Lelemuku tersebut.
Kegiatan reses itu sendiri dihadiri Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Yoyo Koritelu bersama beberapa pegawai, kepala Desa Ritabel Adrian Ratsina bersama perangkat Desa dan sebagian besar masyarakat desa Ritabel.
Usai reses bersama masyarakat Desa Ritabel Ketua DPRD Jaflaun Batlajery berkesempatan temui Simpatisannya di Desa Ridool dan melanjutkan perjalanan untuk On the Spot Ke Kantor PLN larat untuk memastikan Mesin tersebut yang hingga sekarang masih bermasalah dan membuat resa Warga Sekitar.(JM/AM)
