JURNALMALUKU-Wakil Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Agustinus L. Kilikily, melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten MBD. Kegiatan ini berlangsung pada Senin, 12 Mei 2025, di Gedung CAT milik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Kilikily memberikan arahan kepada para peserta seleksi agar mengikuti seluruh proses dengan sungguh-sungguh. Ia menekankan pentingnya menjaga komitmen apabila nantinya dinyatakan lulus seleksi.

Menurutnya, kejadian peserta yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos seleksi PPPK tahun sebelumnya menjadi pelajaran berharga. “Meskipun hanya satu orang yang mengundurkan diri, hal itu tetap berdampak pada kuota formasi yang tersedia untuk daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keteguhan peserta dalam menjalani proses hingga akhir sangat penting demi mengoptimalkan kuota formasi yang telah diperjuangkan oleh pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Wabup Kilikily menekankan bahwa pelaksanaan seleksi PPPK tahun ini bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ia memastikan bahwa sistem seleksi berlangsung secara adil dan transparan, serta mengandalkan hasil murni dari nilai ujian para peserta.
“Seleksi ini menggunakan sistem komputerisasi dan terhubung secara daring, serentak di seluruh wilayah Indonesia. Tidak ada istilah ‘orang dalam’ di sini,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa mekanisme seleksi berbasis komputer memberikan jaminan objektivitas terhadap hasil yang diperoleh masing-masing peserta. “Penentu utama kelulusan adalah nilai yang diraih oleh peserta sendiri,” imbuhnya.

Dalam arahannya, ia juga mengingatkan peserta untuk memperhatikan setiap tahapan seleksi, mulai dari memahami soal hingga mengisi jawaban dengan cermat dan teliti. Hal ini penting agar peserta tidak dirugikan akibat kesalahan teknis atau kelalaian pribadi.
Wabup berharap agar seluruh peserta mampu memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal demi masa depan karier mereka di dunia birokrasi pemerintahan.
Untuk diketahui, seleksi PPPK tahun anggaran 2024 di Kabupaten MBD membuka total 918 formasi. Jumlah ini terbagi ke dalam tiga kategori besar: 69 formasi untuk tenaga pendidik, 112 formasi untuk tenaga kesehatan, dan 737 formasi untuk tenaga teknis.
Jumlah formasi yang cukup besar ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan aparatur sipil yang profesional dan merata di seluruh sektor pelayanan publik.
Kegiatan pemantauan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala UPT Badan Kepegawaian Negara (BKN) Ambon, Sul Bahri, serta Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten MBD, Daud Reimialy.

Turut hadir pula Asisten Administrasi Umum Setda MBD, Yafet Lelatobur, Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Kabupaten MBD, Eduard J.S. Davidz, dan sejumlah pejabat administrator lainnya yang ikut memantau jalannya proses seleksi. (JM-RR)