JURNALMALUKU–Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alan Lohy, menyoroti persoalan banjir yang hampir setiap tahun melanda sejumlah wilayah di Daerah Pemilihan Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), khususnya kawasan Waru, TNS, dan Waipia.
Hal tersebut disampaikan Alan Lohy kepada wartawan di ruang Fraksi Gerindra DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon, Rabu (7/1/2026), usai melaksanakan kegiatan reses di daerah pemilihannya beberapa waktu lalu.
Menurut Alan, banjir yang kerap terjadi tersebut disebabkan oleh luapan Kali Tone yang belum ditangani secara maksimal. Karena itu, ia menilai perlu adanya penanganan serius berupa pembangunan dam pengalihan aliran sungai serta normalisasi kali.
“Lokasi sudah kami lihat langsung. Daerah Waru, TNS, dan Waipia memang sangat terdampak banjir dari Kali Tone. Ini membutuhkan pembangunan dam untuk pengalihan aliran kali dan normalisasi sungai. Itu yang paling penting,” ujar Alan.
Ia menjelaskan, hasil reses tersebut akan segera disampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum serta Balai Wilayah Sungai Maluku untuk ditindaklanjuti secara teknis dan terencana.
Selain persoalan banjir, Alan mengungkapkan bahwa aspirasi masyarakat di wilayah tersebut relatif tidak terlalu banyak. Namun, selain pembangunan infrastruktur jalan, warga juga menyoroti penurunan kondisi ekonomi, kebutuhan jaminan kesehatan, serta ketersediaan program rumah subsidi.
“Masih banyak rumah kumuh yang perlu diselesaikan. Rumah subsidi menjadi kebutuhan utama masyarakat di sana,” jelasnya.
Terkait aspirasi untuk tahun anggaran 2026, Alan menjelaskan bahwa sebagian usulan kemungkinan baru dapat dikondisikan pada tahun anggaran berikutnya. Hal itu disebabkan keterbatasan daya serap program pokok-pokok pikiran (pokir).
Ia juga menyebutkan sejumlah aspirasi lain yang disampaikan masyarakat di beberapa wilayah, seperti pembangunan jalan di Messa TNS dan Tana Nahu, serta keluhan warga Desa Way terkait kondisi jalan yang memprihatinkan.
Sementara itu, masyarakat di wilayah Hatu, Pulau Ambon, mengusulkan pembangunan talud penahan ombak guna mengantisipasi abrasi pantai.
“Yang paling signifikan tetap dampak banjir dari Kali Tone. Beberapa kampung terdampak cukup parah dan ini sudah menjadi bencana tahunan,” tegasnya.
Alan menambahkan, pihaknya telah menggelar rapat serta menyampaikan aspirasi tersebut secara lisan kepada Balai Wilayah Sungai Maluku agar dapat dimasukkan dalam master plan pembangunan dam ke depan.
“Respon BWS cukup baik. Mereka akan melakukan kajian dan kemungkinan turun langsung ke lapangan. Untuk langkah awal, normalisasi kali terlebih dahulu. Aspirasi ini juga sudah kami sampaikan ke Kementerian PUPR di Jakarta,” pungkasnya. (JM–AL).
